ACEH SINGKIL — Direktur Eksekutif Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil (SOMASI), Hambalisyah Sinaga, membeberkan sejumlah persoalan terkait riwayat perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil.
Persoalan yang disoroti meliputi dugaan tumpang tindih lahan, konflik dengan tanah dan permukiman masyarakat, hingga realisasi kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen.
Dalam siaran pers yang disampaikan SOMASI, persoalan tersebut ditelusuri sejak penerbitan HGU pada 1995 hingga keputusan HGU pada 2021.
Baca Juga: SOMASI Desak Gubernur Aceh Jalankan Rekomendasi DPRK Soal PT Delima Makmur
Hambali menguraikan sejumlah bidang tanah yang disebut berbenturan dengan permukiman, tanah adat, lahan pertanian, dan lahan garapan masyarakat.
Salah satu yang disoroti ialah HGU tahun 1995 seluas 1.671 hektare berdasarkan SK Nomor 4 Pante Bokek.
“Areal tersebut berkonflik dengan tanah adat Lae Balno yang diklaim memiliki luas 2.223 hektare,” ujar Hambali, Ahad, 15 November 2026.
Baca Juga: DPRK Aceh Singkil Minta Gubernur Hentikan Sementara Operasional PT Delima Makmur
Ia juga menyinggung HGU tahun 1995 seluas 5.338 hektare dengan NIB 00145.
Areal itu disebut berbenturan dengan sejumlah wilayah masyarakat, antara lain permukiman Sintuban Makmur seluas 1.000 hektare, lahan cetak sawah terpadu seluas 200 hektare, perkebunan masyarakat 116,50 hektare, serta lahan cadangan masyarakat 2.584 hektare.
Total luas lahan yang disebut berbenturan mencapai 3.900,5 hektare.
Baca Juga: Berikut 15 Poin Kesepahaman RDPU DPRK Aceh Singkil
Persoalan lain berkaitan dengan areal 1.671 hektare yang menurut SOMASI merupakan kawasan rawa gambut.
Mereka mempertanyakan kelayakan pemberian HGU atas lahan tersebut dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mereka tafsirkan mengatur pengembalian fungsi rawa gambut ke habitatnya.
SOMASI menyebut pengelolaan HGU atas areal tersebut kemudian berlanjut dan mempertanyakan proses penerbitannya.
Baca Juga: PT Delima Makmur Tolak Teken Berita Acara RDP, DPRK Aceh Singkil Siapkan Rekomendasi
Namun, dugaan pelanggaran ketentuan agraria itu masih memerlukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari instansi berwenang maupun pihak perusahaan.
Pada HGU tahun 1998 seluas 5.168 hektare dengan NIB 00009, SOMASI kembali mencatat dugaan konflik lahan.
Mereka menyebut permukiman Desa Sintuban Makmur seluas 1.650,85 hektare dan permukiman Lae Balno seluas 1.658,86 hektare, dengan total 3.309,71 hektare.
Baca Juga: SOMASI Warning PT Delima Makmur 3×24 Jam Soal Dugaan Pencatutan 282 Nama
Sorotan juga diarahkan pada HGU atau lahan garapan PT Delima Makmur tahun 2021 seluas 2.576 hektare berdasarkan izin HGU Nomor 28 Tahun 2021 dengan NIB 00071.
Dalam dokumen Somasi, areal tersebut disebut berbenturan dengan permukiman Sintuban Makmur seluas 1.314,89 hektare, permukiman Desa Biskang 930 hektare, permukiman Situbuh-tubuh 140 hektare, Kelompok Tani Danau Indah Sintuban Makmur 100 hektare, serta Kelompok Tani Serasi Desa Biskang 200 hektare.
Jika dijumlahkan, rincian lokasi yang dicantumkan Somasi mencapai 2.684,89 hektare.
Angka ini berbeda dengan luas HGU 2.576 hektare yang disebut dalam dokumen tersebut. Perbedaan angka itu perlu diklarifikasi melalui pengecekan peta bidang dan data pertanahan.
Pertanyakan Kewajiban Plasma 20 Persen
Selain persoalan lahan, Hambali turut menyoroti kewajiban kebun plasma untuk masyarakat, merujuk keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 92/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2021 yang mencantumkan luas HGU 2.576 hektare.
“Kewajiban plasma sebesar 20 persen dari luas areal tersebut setara dengan 742,7833 hektare,” ujarnya.
Selain itu mereka juga merujuk sejumlah keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 20 Oktober 2020 yang menetapkan kelompok pekebun penerima, yakni 38 pekebun dengan lahan 151 hektare, 49 pekebun dengan lahan 196 hektare, serta 195 pekebun dengan lahan 395,7833 hektare.
Baca Juga: Janji Plasma Sawit Bupati Aceh Singkil Dipertanyakan
Menurut SOMASI, surat keterangan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 28 Juli 2021 menyatakan alokasi lahan plasma telah diplotting berdasarkan peta telaah lokasi plasma yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.
Dokumen itu juga memuat keterangan bahwa areal kebun plasma akan disertifikatkan kepada masing-masing calon penerima manfaat.
SOMASI turut merujuk akta pernyataan dan perjanjian kemitraan PT Delima Makmur dengan kelompok masyarakat pada 2018, 2020, dan 2021 yang mencantumkan kewajiban kemitraan paling sedikit 20 persen dari total areal yang diusahakan perusahaan.
Baca Juga: YARA Pertanyakan Keseriusan Pemkab Aceh Singkil Realisasikan Kebun Plasma
Namun, SOMASI mempertanyakan realisasi kewajiban tersebut.
Mereka menyatakan telah mengonfirmasi kepada warga yang namanya tercantum dalam daftar dan menduga sebanyak 282 kepala keluarga tidak menerima kebun plasma.
Dalam dokumen yang sama, Somasi juga menduga terdapat ketidakberesan data dalam penerbitan HGU Nomor 92/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2021. Dugaan itu antara lain berkaitan dengan laporan penerima plasma, pencatatan nama anggota koperasi dan kelompok tani, serta kewenangan penerbitan HGU.
Somasi turut mempertanyakan penerbitan HGU seluas 2.576 hektare oleh BPN Aceh Singkil dan mencantumkan nama pejabat yang menandatangani dokumen tersebut. Seluruh dugaan itu perlu diuji melalui pemeriksaan administrasi, peta bidang, data penerima plasma, serta dokumen perizinan yang menjadi dasar penerbitan HGU.
Baca Juga: Besok, RDP HGU PT Delima dan Dalanta Diminta Disiarkan Langsung DPRK Aceh Singkil
Minta Kejelasan dan Penyelesaian
Somasi mengingatkan bahwa keputusan HGU tersebut memuat ketentuan yang memungkinkan pembatalan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN apabila penerima hak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan.
Mereka juga merujuk klausul dalam keputusan HGU yang mengatur penyelesaian keberatan pihak ketiga maupun penguasaan atau kepemilikan pihak lain yang belum diselesaikan. Dalam ketentuan itu, penyelesaian menjadi kewajiban dan tanggung jawab penerima hak sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagi Somasi, persoalan ini bukan semata menyangkut luas konsesi perusahaan, melainkan juga kepastian hak masyarakat atas tanah dan realisasi kewajiban kemitraan perkebunan.
Tudingan mengenai konflik lahan, dugaan pemalsuan data, dan tidak terealisasinya kebun plasma masih merupakan klaim Somasi yang perlu dikonfirmasi. Klarifikasi dari PT Delima Makmur, Kantor Pertanahan Aceh Singkil, serta Kementerian ATR/BPN diperlukan agar duduk persoalan dan status hukum setiap bidang lahan menjadi terang.

Komentar
Belum ada komentar.