ACEH SINGKIL – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil meminta Gubernur Aceh menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Delima Makmur.
Permintaan itu tertuang dalam surat rekomendasi DPRK Aceh Singkil Nomor 700/238/DPRK/2026 tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Dalam surat tersebut, DPRK meminta pemerintah provinsi menghentikan sementara aktivitas operasional PT Delima Makmur di wilayah yang disengketakan hingga konflik diselesaikan.
Baca Juga: Berikut 15 Poin Kesepahaman RDPU DPRK Aceh Singkil
DPRK juga merekomendasikan pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan Dinas Perkebunan Provinsi Aceh, DPRK Aceh Singkil, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, serta Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil (Somasi).
Tim tersebut diharapkan menelusuri persoalan administrasi dan kemitraan perkebunan yang menjadi pokok sengketa antara perusahaan dengan kelompok tani dan masyarakat.

Rekomendasi berikutnya menyebutkan, apabila tim investigasi membuktikan adanya manipulasi data administrasi kemitraan, Gubernur Aceh diminta secara resmi merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk mencabut atau meninjau kembali Surat Keputusan HGU Nomor 92/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2021.
Dalam surat itu, DPRK turut menyebut penerbitan HGU PT Delima Makmur seluas 2.576 hektare diduga cacat hukum.
Baca Juga: PT Delima Makmur Tolak Teken Berita Acara RDP, DPRK Aceh Singkil Siapkan Rekomendasi
Rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut RDPU Komisi II DPRK Aceh Singkil bersama PT Delima Makmur, Somasi, kelompok tani, dan perwakilan masyarakat pada 5 November 2026.
Persoalan utama yang mengemuka dalam RDPU berkaitan dengan sengketa lahan, pelaksanaan kewajiban kebun plasma, serta dugaan persoalan administrasi dalam penerbitan HGU perusahaan.
Surat rekomendasi tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wartono.
Ditembuskan kepada Menteri ATR/BPN, Menteri Kehutanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Bupati Aceh Singkil, Kapolres Aceh Singkil, serta Kejaksaan Negeri Aceh Singkil.

Komentar
Belum ada komentar.