Cari

Politik

SOMASI Desak Gubernur Aceh Jalankan Rekomendasi DPRK Soal PT Delima Makmur

Hambalisyah Sinaga, Direktur Eksekutif Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil lDok. Radio Xtrafm
Hambalisyah Sinaga, Direktur Eksekutif Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil lDok. Radio Xtrafm

ACEH SINGKIL – Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil (SOMASI) mendesak Gubernur Aceh bersikap tegas menindaklanjuti rekomendasi DPRK Aceh Singkil terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Delima Makmur.

Desakan itu disampaikan Direktur Somasi, Hambalisyah Sinaga, menyusul terbitnya surat rekomendasi DPRK Aceh Singkil Nomor 700/238/DPRK/2026 tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Aceh.

“Kita minta ketegasan Gubernur Aceh untuk menjalankan rekomendasi dari DPRK Aceh Singkil,” kata Hambalisyah dalam keterangannya, Ahad, 15 November 2026.

Baca Juga: SOMASI Warning PT Delima Makmur 3×24 Jam Soal Dugaan Pencatutan 282 Nama

Dalam surat tersebut, DPRK meminta pemerintah Aceh menghentikan sementara operasional PT Delima Makmur di wilayah yang disengketakan sampai persoalan lahan diselesaikan.

DPRK juga merekomendasikan pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan Dinas Perkebunan Provinsi Aceh, DPRK Aceh Singkil, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perkebunan Aceh Singkil, serta Somasi.

Tim itu diharapkan menelusuri persoalan administrasi dan kemitraan perkebunan yang menjadi pokok sengketa antara perusahaan, kelompok tani, dan masyarakat.

Baca Juga: DPRK Aceh Singkil Minta Gubernur Hentikan Sementara Operasional PT Delima Makmur

Rekomendasi lainnya menyebutkan, apabila investigasi membuktikan adanya manipulasi data administrasi kemitraan, Gubernur Aceh diminta merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk mencabut atau meninjau kembali Surat Keputusan HGU Nomor 92/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2021.

DPRK dalam surat tersebut juga menyebut penerbitan HGU PT Delima Makmur seluas 2.576 hektare diduga cacat hukum.

Rekomendasi itu merupakan tindak lanjut RDPU Komisi II DPRK Aceh Singkil pada 5 November 2026 yang melibatkan PT Delima Makmur, Somasi, kelompok tani, dan perwakilan masyarakat.

Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari sengketa lahan, pelaksanaan kewajiban kebun plasma, hingga dugaan persoalan administrasi penerbitan HGU perusahaan.

SOMASI meminta rekomendasi DPRK tidak berhenti sebagai dokumen politik, tetapi ditindaklanjuti pemerintah Aceh melalui langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.

Share

Komentar

Belum ada komentar.

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Live Musik Non-Stop