ACEH SINGKIL – Sebanyak 105 pekebun kelapa sawit dari Desa Takal Pasir dan Pea Bumbung, Kecamatan Singkil, menerima Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Aula Bappeda Aceh Singkil, Pulo Sarok, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan Selebrasi Penyerahan dan Sosialisasi STDB itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendataan, legalitas, dan penataan usaha perkebunan rakyat di Aceh Singkil.
Panitia pelaksana, Fazar Sidik, menjelaskan bahwa STDB merupakan dokumen pencatatan usaha budidaya bagi pekebun dengan luas lahan di bawah 25 hektare.
Baca Juga : Pemkab Aceh Singkil Dukung Legalitas Kebun Rakyat Lewat STDB
Ia berharap perusahaan mitra, khususnya PT Nafasindo dan PT PLB, turut memberikan perhatian serta dukungan kepada pekebun lokal yang telah memperoleh STDB.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, Nirwana Angkat, mengapresiasi dukungan Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) dan para mitra pembangunan dalam mendorong pengembangan perkebunan masyarakat.
Menurut Nirwana, hingga saat ini sebanyak 2.850 STDB telah diterbitkan di Kabupaten Aceh Singkil. Meski demikian, jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan karena populasi pekebun sawit di daerah itu jauh lebih besar.
Baca Juga : Investasi Nagan Raya Rp41 M, Sawit Jadi Penyumbang Terbesar
Mewakili Bupati Aceh Singkil, Penjabat Sekretaris Daerah, Edy Widodo, mengatakan STDB menjadi instrumen penting dalam pendataan dan penataan perkebunan rakyat.
Dokumen tersebut juga menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam merumuskan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan agar lebih terarah.
“STDB bukan sekadar dokumen pencatatan, tetapi menjadi fondasi bagi pemerintah untuk menata perkebunan rakyat secara lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Edy dalam sambutannya.
Baca Juga : DPRK Aceh Singkil Sebut Tim Penataan Perkebunan Pemerintah Aceh Seperti Tim Siluman
Ia menegaskan legalitas dan ketertelusuran usaha perkebunan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekebun serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Edy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, mitra pembangunan, dan masyarakat agar perkebunan rakyat semakin tertata, produktif, serta memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengapresiasi WCS-IP dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
Sinergi lintas sektor diharapkan dapat memperluas pendataan dan legalitas perkebunan masyarakat.
“Kita ingin mewujudkan perkebunan rakyat yang tidak hanya produktif dan bernilai ekonomi, tetapi juga tertata, legal, dan berkelanjutan. Sebab, kemajuan ekonomi dan kelestarian alam harus tumbuh beriringan demi masa depan Aceh Singkil yang lebih sejahtera,” tutup Edy.
Komentar
Belum ada komentar.