ACEH SINGKIL — Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mulai mematangkan rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu di atas lahan sekitar 673 hektare yang berada di areal eks HGU PT Nafasindo.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat laporan antara studi kelayakan dan masterplan di Aula Bappeda Aceh Singkil, Senin (9/11/2026).
Rapat dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edy Widodo, mewakili Bupati. Hadir dalam kegiatan itu Asisten I Junaidi, Plt. Kepala Dinas PUPR Ali Karya, sejumlah kepala SKPK, Camat Singkil, serta tim konsultan.
Baca Juga : Wagub Aceh Pimpin Upacara HUT ke-27 Aceh Singkil, Tekankan Sinergi dan Pembangunan
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Edy Widodo, disebutkan pembangunan kawasan perkantoran terpadu menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik.
Selama ini, sejumlah kantor pemerintahan masih tersebar di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara sehingga diperlukan penataan kawasan yang lebih terintegrasi.
Berdasarkan kajian awal, lahan sekitar 673 hektare di areal eks HGU PT Nafasindo dinilai berpotensi dikembangkan menjadi pusat pemerintahan terpadu.
Baca Juga : MATA Desak Pemkab Aceh Singkil Benahi Tata Kelola HGU
Rencana tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam masterplan, kawasan itu dirancang untuk mengintegrasikan Kantor Bupati, DPRK, dan kantor satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK).
Kawasan juga direncanakan dilengkapi danau, taman, fasilitas perdagangan, pendidikan, olahraga, perumahan, hingga pusat kebudayaan.
Baca Juga : HIMAPAS Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Supremasi Hukum di Aceh Singkil
Bupati menegaskan pembangunan kawasan tersebut harus tetap mengangkat identitas budaya lokal, termasuk arsitektur rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, dan lima warna adat.
“Kita ingin membangun kawasan pemerintahan yang modern tanpa kehilangan jati diri daerah,” demikian disampaikan Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Meski demikian, rencana pembangunan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi tanah gambut, potensi banjir, kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang hingga kebutuhan investasi.
Baca Juga : Wabup Aceh Singkil Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kantor FKUB
Hasil kajian studi kelayakan menyimpulkan rencana tersebut layak dengan persyaratan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh aspek teknis, hukum, lingkungan, dan pembiayaan sebelum pembangunan dilaksanakan secara bertahap.
Seluruh SKPK juga diminta memastikan akurasi data kelembagaan, kebutuhan ruang kantor, kepastian hukum lahan, strategi pembiayaan, serta langkah mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.
Baca Juga : APBK-P Aceh Singkil 2026 Dirancang Rp966,68 Miliar
Tim konsultan diharapkan mengakomodasi berbagai masukan dalam penyempurnaan masterplan.
Pemerintah daerah juga mengajak camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat ikut mengawal proses perencanaan.
“Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi ikhtiar menyiapkan pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih mudah, dan fondasi pembangunan bagi generasi mendatang,” tegas Bupati.
Sementara itu, Pj. Sekda Edy Widodo menyampaikan optimisme bahwa melalui perencanaan matang, sinergi, dan komitmen bersama, kawasan perkantoran terpadu dapat diwujudkan secara bertahap sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan Aceh Singkil.
Komentar
Belum ada komentar.