ACEH SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendukung penataan dan legalitas usaha perkebunan masyarakat melalui penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
Dukungan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edy Widodo, dalam kegiatan selebrasi penyerahan dan sosialisasi STDB bagi pekebun di Desa Takal Pasir dan Desa Pea Bumbung di Aula Bappeda Singkil, Selasa (10/11/2026).
Edy mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan perkebunan masyarakat yang tertib dan berkelanjutan.
Baca Juga : Bupati Aceh Singkil Temui Menteri ATR/BPN, Bahas Percepatan Kebun Plasma
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan,” kata Edy.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) Provinsi Aceh bersama Sekretariat Multi Pihak PSDA-LH Kabupaten Aceh Singkil.
Menurut Edy, STDB merupakan dokumen pencatatan usaha budidaya yang berfungsi membantu pemerintah mendata dan menata usaha perkebunan masyarakat.
Baca Juga : Sertifikat Lahan Sekolah Rakyat Resmi Beralih ke Pemkab Aceh Singkil
Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai identitas pekebun, lokasi, luas, serta kondisi kebun.
Data itu nantinya menjadi salah satu dasar dalam pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan masyarakat.
Ia menekankan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga : DPRK Aceh Singkil Sebut Tim Penataan Perkebunan Pemerintah Aceh Seperti Tim Siluman
“Perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, hak-hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Edy juga menjelaskan bahwa WCS-IP selama ini mendukung konservasi keanekaragaman hayati melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian yang memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Salah satu upayanya dilakukan dengan mendorong praktik perkebunan yang lebih baik serta mendukung legalitas dan ketertelusuran usaha perkebunan masyarakat.
Baca Juga : Berikut 15 Poin Kesepahaman RDPU DPRK Aceh Singkil
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berharap sosialisasi tersebut menjadi masukan bagi seluruh pihak terkait sekaligus acuan dalam memastikan pelaksanaan program bagi kelompok masyarakat dampingan berjalan efektif.
Edy menyampaikan apresiasi kepada WCS-IP dan seluruh pihak yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk mendukung pembangunan perkebunan masyarakat yang tertib dan berkelanjutan di Aceh Singkil.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Komisi III DPRK Aceh Singkil, kepala SKPK, perwakilan BKSDA SKW II Aceh, Camat Singkil, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, serta undangan lainnya.
Komentar
Belum ada komentar.