ACEH SINGKIL – Kritik keras dialamatkan kepada DPRK Aceh Singkil. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Aceh Singkil turun ke jalan, Kamis, 4 September 2025.
Koordinator aksi, Aidil Syahputra, menilai DPRK selama ini abai terhadap kepentingan publik.
“Kami menuntut transparansi, pengawasan yang serius, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Aidil dalam orasinya di Kantor DPRK Aceh Singkil.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sebelas tuntutan. Mulai dari percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI, reformasi DPR terkait gaji, tunjangan, dan regulasi pencalonan, hingga pembentukan panitia khusus transparansi pokok pikiran dewan.
Massa juga menolak rencana pembangunan batalyon di Aceh, mendesak pengawasan ketat atas pelaksanaan syariat Islam, serta meminta DPRK mengusut persoalan CSR perusahaan, lahan plasma, sempadan sungai, dan HGU.
Sorotan lain adalah pengadaan mobil dinas, iPad, dan iPhone oleh pemerintah daerah yang dinilai tidak mendesak.
Tak hanya itu, mahasiswa mengangkat isu reformasi kepolisian: menuntut profesionalitas, kewajiban pendidikan strata satu bagi lulusan kepolisian, pemecatan anggota yang terlibat pelanggaran HAM, hingga pembebasan rekan mereka yang masih ditahan.
Tuntutan lainnya mencakup percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pembentukan pansus Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Penyelesaian polemik PPPK yang disebut sarat praktik “honorer siluman”, serta penarikan TNI dari pengamanan sipil. Mereka juga menolak kriminalisasi demonstran.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut. “Kami akan tetap mengawal poin-poin yang sudah ditandatangani,” kata Aidil.
Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Wilayatul Hisbah. Ketua DPRK Aceh Singkil bersama Bupati hadir dan menandatangani seluruh tuntutan mahasiswa.
