Reses di Aceh Singkil, Anggota Komisi V DPR RI Ghufron Tampung Keluhan Warga

ACEH SINGKIL – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Aceh I, Ghufron Zainal Abidin, menyerap aspirasi masyarakat Aceh Singkil dalam kegiatan TOP (training orientasi partai) dan reses di Senina Cafe, Singkil, Sabtu (24/10/2026).

Beragam persoalan disampaikan warga, mulai dari banjir, infrastruktur hingga persoalan di Kepulauan Banyak.

Ghufron mengatakan persoalan banjir yang berulang menjadi salah satu perhatian utama. Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada kementerian terkait.

Baca Juga : Anggota DPRA Usman IA Gelar Reses di Aceh Singkil

“Musibah rutin ini akan kami sampaikan ke kementerian terkait. Kami akan coba komunikasikan,” kata Ghufron.

Dia menyebut penanganan banjir Aceh Singkil telah mendapat anggaran sekitar Rp 140 miliar dari APBA untuk periode 2026-2028.

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah dan kementerian terkait perlu dilakukan agar penanganannya tepat sasaran.

Baca Juga : Ini Langkah Pemkab Aceh Singkil Kendalikan Inflasi

Selain banjir, warga juga mengeluhkan kondisi sejumlah ruas jalan. Ghufron mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terkait jalan nasional, termasuk ruas Aceh-Sumatera Utara.

Ghufron Zainal Abidin, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Aceh I, serap aspirasi masyarakat Aceh Singkil di Senin Cafe |Dok. Radio Xtra FM

“Saya akan cek, Singkil ke Padang dari Simpang Kanan apakah masuk ke program jalan nasional,” ujarnya.

Ketua MPU Aceh Singkil, Roesman Hasmy menyampaikan persoalan pembinaan keagamaan di Kepulauan Banyak Barat.

Dia menyebut sekitar 90 persen masyarakat di wilayah tersebut merupakan mualaf.

Namun, kata dia, sudah lebih dari dua tahun tidak ada dai atau penyuluh agama yang menetap untuk memberikan pembinaan.

“Kami berharap ada kepedulian dari DPR RI, khususnya Pak Ghufron,” katanya.

Roesman juga meminta perhatian terhadap pembangunan masjid dan sarana ibadah lainnya di wilayah kepulauan.

Menurutnya, Kepulauan Banyak juga menjadi kawasan wisata yang dikunjungi wisatawan mancanegara.

Namun, manfaat ekonomi yang diterima daerah dinilai belum sebanding dengan aktivitas wisata tersebut.

Ketua PD Muhammadiyah Aceh Singkil, Roswin, mempertanyakan status Aceh Singkil yang disebut tidak masuk dalam peta bencana nasional.

Dia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat yang berulang kali terdampak bencana, khususnya banjir.

Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan agraria, termasuk HGU, HPL dan tapal batas Aceh- Tapanuli Tengah, Sumut.

Hambalisyah Sinaga, salah seorang tokoh agama, mempertanyakan keberadaan sejumlah desa yang disebut masuk dalam areal HGU PT Delima Makmur.

Dia juga menyinggung dugaan pencatutan nama 128 keluarga dalam data yang disebut sebagai penerima kebun masyarakat atau plasma.

“Ada HGU yang sudah mati tiga tahun. Problem HGU ini ada di depan mata,” kata Hambali.

Dalam reses tersebut, Ghufron juga menyampaikan sebanyak 47 unit rumah di Aceh Singkil telah mendapatkan bantuan rehabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ghufron menjelaskan Komisi V DPR RI memiliki mitra kerja yang berkaitan dengan pekerjaan umum, perumahan, pembangunan desa, Basarnas, BMKG dan kementerian yang menangani transmigrasi.

“Berbagai pertanyaan dan masukan ini akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan dan kami sampaikan kepada kementerian atau lembaga terkait,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PKS Aceh Singkil, Edwin Sunardi meminta warga memanfaatkan kegiatan TOP dan reses untuk menyampaikan masukan kepada pengurus partai maupun wakil rakyat.

“Aspirasi masyarakat diharapkan menjadi bahan perjuangan dalam mendorong pembangunan daerah,” ujarnya.

Turut dihadiri pengurus PKS Aceh Singkil, Mursal Malau dan Merisya Syafra Tiana, anggota DPRK, perwakilan DPW PKS Aceh, tokoh masyarakat, ulama, mahasiswa, pemuda, kader PKS hingga perwakilan pemerintah desa.