Cari

Politik

Hadirkan BPN, Ini Hasil RDPU Komisi II DPRK Aceh Singkil soal HGU PT Delima Makmur

Ketua Komisi II DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin memimpin RDPU dengan BPN, Somasi, Kelompok Tani dan Masyarakat di ruang Banggar, Rabu (18/11/2026) lDok. Radio Xtrafm
Ketua Komisi II DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin memimpin RDPU dengan BPN, Somasi, Kelompok Tani dan Masyarakat di ruang Banggar, Rabu (18/11/2026) lDok. Radio Xtrafm

ACEH SINGKIL – Komisi II DPRK Aceh Singkil kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT Delima Makmur dengan menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil di ruang Badan Anggaran (Banggar), Rabu (18/11/2026).

RDPU tersebut merupakan rapat lanjutan setelah pertemuan sebelumnya ditunda karena pihak BPN hanya diwakili seorang staf.

Komisi II meminta agar Kepala BPN hadir langsung untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan agraria yang menjadi pembahasan.

Baca Juga: SOMASI Desak Gubernur Aceh Jalankan Rekomendasi DPRK Soal PT Delima Makmur

Rapat kali ini menghadirkan Kepala BPN Aceh Singkil, Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil (Somasi), serta perwakilan kelompok tani dan masyarakat. Sementara itu, pemegang konsesi HGU tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Pembahasan meliputi persoalan HGU, kewajiban plasma, pola kemitraan, tumpang tindih lahan, akses masyarakat terhadap lahan perkebunan, hingga tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.

Direktur Eksekutif Somasi, Hambalisyah Sinaga, mempertanyakan penerbitan HGU PT Delima Makmur seluas 2.576 hektare pada 2021, termasuk pelaksanaan kewajiban plasma atau kemitraan.

Baca Juga: DPRK Aceh Singkil Minta Gubernur Hentikan Sementara Operasional PT Delima Makmur

Ia juga menyoroti dugaan pencatutan nama masyarakat dalam administrasi kemitraan.

Hambalisyah turut mempertanyakan status sekitar 1.200 hektare lahan yang menurut informasi diterimanya masuk dalam kawasan Hak Pengelolaan (HPL).

Ia menyebut Kepala Kampung Lae Balno telah menyurati pihak terkait pada 21 Juli 2026 untuk meminta kejelasan status lahan tersebut, termasuk tanah masyarakat yang telah memiliki sertifikat.

Baca Juga: Berikut 15 Poin Kesepahaman RDPU DPRK Aceh Singkil

Menanggapi persoalan itu, Kepala BPN Aceh Singkil, Anis Riyanto, mengatakan diperlukan pihak yang dapat menjembatani agar BPN bisa turun langsung ke lapangan.

Menurut Anis, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, putusan pengadilan, atau mekanisme lain sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Kalau tidak ada itu, kami tidak berani. Karena semua ada kewenangannya masing-masing. Niat baik kita harus dilaksanakan dengan cara yang baik,” ujarnya.

Baca Juga: PT Delima Makmur Tolak Teken Berita Acara RDP, DPRK Aceh Singkil Siapkan Rekomendasi

Anis juga menjelaskan bahwa berakhirnya masa HGU tidak serta-merta menjadikan lahan tersebut sebagai tanah negara yang langsung dapat dikuasai pihak lain.

Ia menyampaikan, untuk HGU yang masa berakhirnya lebih dari dua tahun, perlu dilakukan penataan kembali.

Penataan tersebut dapat mempertimbangkan prioritas pemegang hak, badan atau pihak yang berkaitan dengan HPL, serta peruntukan bagi kepentingan umum, reforma agraria, proyek strategis, dan keperluan lainnya sesuai ketentuan.

Baca Juga: SOMASI Beberkan Sejumlah Persoalan HGU PT Delima Makmur

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRK Aceh Singkil, Warman, mempertanyakan kepastian batas waktu pembaruan HGU.

Ia menyoroti ketentuan mengenai kesempatan pemegang HGU untuk mengajukan pembaruan dalam jangka waktu dua tahun.

Warman mempertanyakan sampai kapan proses pembaruan tersebut dapat berlangsung dan kapan pengajuan pembaruan dinyatakan kedaluwarsa.

Baca Juga: Bupati Aceh Singkil Temui Menteri ATR/BPN, Bahas Percepatan Kebun Plasma

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran pada peta bumi ATR, terdapat dua HGU yang disebut telah memasuki masa dua tahun sejak pengajuan pembaruan, tetapi izinnya belum diterbitkan.

Selain itu, Warman mempertanyakan kewenangan BPN Aceh Singkil dalam menerbitkan HGU PT Delima Makmur seluas 2.576 hektare.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin, mengatakan ada 11 poin kesimpulan RDPU yang dituangkan dalam berita acara.

Berikut 11 poin hasil RDPU tersebut:

  1. Masyarakat yang telah terbit HGU PT Delima Makmur disebut tidak mendapatkan ganti rugi meskipun HGU telah diterbitkan.
  2. PT Delima Makmur yang terbit izin HGU pada 2021 disebut tidak melaksanakan plasma atau kemitraan terhadap Koperasi Perjuangan Bersama dan Gapoktan Harapan.
  3. PT Delima Makmur disebut menutup akses masyarakat untuk berkebun.
  4. Terdapat area tempat pemakaman umum (TPU) yang masuk dalam kawasan HGU.
  5. Terdapat beberapa HGU di Aceh Singkil yang disebut mengambil lahan di luar izin HGU.
  6. BPN dalam melakukan penilaian perpanjangan atau pembaruan izin diminta menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai regulasi.
  7. Belum ada izin HGU di Aceh Singkil yang disebut mengeluarkan kebun plasma.
  8. Untuk menjaga ketersediaan lahan bagi masyarakat, diharapkan tidak ada proses perpanjangan atau pembaruan izin terhadap PT Socfindo Kebun Lae Butar dan PT Nafasindo seluas 3.007 hektare. P
  9. Terdapat perusahaan yang disebut mengambil hutan kawasan di luar izin HGU.
  10. Terdapat perusahaan yang disebut menguasai lahan di luar HGU dengan cara membuat Sertifikat Hak Milik (SHM).
  11. Dalam rangka mencari solusi, diharapkan melibatkan para pihak dan instansi terkait untuk mendampingi.

Berita acara tersebut ditandatangani Kepala BPN Aceh Singkil dan staf, Somasi, kelompok tani dan masyarakat, serta unsur Komisi II, Ketua Komisi II Juliadi Bancin, Sekretaris Warman, anggota Sariman.

Share

Komentar

Belum ada komentar.

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Live Kilas Berita Dafi Orlando