ACEH SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mengirimkan kembali data perbaikan 269 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana kepada Kementerian UMKM RI.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu arahan lanjutan dari kementerian terkait proses pencairan bantuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Singkil, Safrijal, mengatakan data pelaku usaha yang sebelumnya memiliki kekurangan administrasi telah diperbaiki dan dikirimkan kembali untuk diproses di tingkat kementerian.
Baca Juga: 6.455 UMKM Terdampak Banjir di Aceh Singkil Diusulkan Terima Bantuan Presiden
“Sementara yang sudah diperbaiki datanya sudah kita kirimkan kembali ke kementerian. Tinggal menunggu arahan dari kementerian selanjutnya,” kata Safrijal melalui pesan singkat, Rabu, 11 November 2026.
Ia menjelaskan Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk dari kementerian terkait tindak lanjut terhadap data tersebut.
“Untuk pencairan sementara ini, kita menunggu hasil dari perbaikan yang sudah kita kirim itu,” ujarnya.
Baca Juga: Disperindagkop Aceh Singkil Gelar Pasar Murah di Lokasi TMMD ke-130
Sebelumnya, melalui surat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 19 Oktober 2026, pemerintah daerah meminta para camat menginstruksikan kepala desa untuk mendata ulang pelaku UMKM terdampak bencana yang pernah menerima Banpres.
Surat tersebut menindaklanjuti penambahan periode pengusulan calon penerima bantuan presiden bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana berdasarkan surat Kementerian UMKM RI Nomor B-534/SM.UMKM/UM.00.01/2026 tanggal 14 Oktober 2026.
Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan hasil verifikasi pusat per 21 September 2026, terdapat 6.455 usulan dari Kabupaten Aceh Singkil.
Baca Juga: Dihadiri Presiden Prabowo, Bupati Aceh Singkil Dorong Penguatan UMKM di Rakornas TPAKD 2026
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.301 usulan dinyatakan lolos validasi, sedangkan 269 pelaku usaha memiliki kekurangan data, diperbaiki kekurangannya.
Adapun kriteria calon penerima bantuan meliputi warga negara Indonesia, memiliki usaha, bukan ASN, TNI, Polri maupun pegawai BUMN/BUMD, belum dan tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta belum pernah menerima Banpres, BPUM atau bantuan sejenis pada 2026.
Calon penerima juga harus memenuhi ketentuan satu NIK untuk satu KK dan satu usaha, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat pencairan.
Hingga kini, proses pencairan bantuan masih menunggu hasil tindak lanjut kementerian terhadap data yang telah diperbaiki dan dikirimkan kembali oleh pemerintah daerah.
Komentar
Belum ada komentar.