Cari

Nasional

18 Tahun Dibahas, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna ke-13 masa persidangan II |Dok. Istimewa

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta.

Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU. Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir.

Baca Juga : Anggota Komisi IV DPR RI Jamaludin Serap Aspirasi Nelayan dan Lingkungan di Aceh Singkil

Setelah mendapat persetujuan, Puan mengetuk palu sebagai tanda disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang.

Pengesahan ini menjadi akhir dari proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di DPR.

Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Baca Juga : Reses di Aceh Singkil, Anggota Komisi V DPR RI Ghufron Tampung Keluhan Warga

Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025 untuk menyerap masukan masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, salah satu materi yang diatur dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Baca Juga : Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub Sidak ke Rutan Singkil

Contohnya, kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

Regulasi tersebut juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.

Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pengaturan lainnya mencakup pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan, termasuk kerugian negara dan kerugian yang dialami masyarakat.

Sumber: ANTARA

Share

Komentar

Belum ada komentar.

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Live DIAM Ali Basir