ACEH SINGKIL – Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menolak gugatan Harian, anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Amanat Nasional (PAN), terkait proses pergantian antarwaktu (PAW).
Kuasa hukum DPP PAN, DPW PAN Aceh, dan DPD PAN Aceh Singkil, Muhamad Nasir, mengatakan penolakan gugatan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang ditempuh Harian setelah diberhentikan dari keanggotaan partai.
“Gugatan Harian ditolak oleh PN Banda Aceh,” kata Nasir saat ditemui di Maktuan Kopi, kawasan Lae Butar, Gunung Meriah, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: PAN Pecat Anggota DPRK Aceh Singkil, Padhilah Pasmi Terima SK PAW
Nasir menjelaskan, proses PAW terhadap Harian berkaitan dengan dugaan pelanggaran berat terhadap AD/ART partai, yakni pelanggaran kesusilaan.
Atas proses tersebut, Harian sebelumnya mengajukan gugatan ke PN Banda Aceh setelah sebelumnya ditolak di PN Singkil.
Setelah putusan pengadilan tingkat pertama, Harian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada 16 November 2026 melalui PN Banda Aceh.
Baca Juga: Anggota DPRK Aceh Singkil Digerebek Warga, Bantah Tuduhan Mesum
Menurut Nasir, pemohon kasasi memiliki waktu 14 hari, terhitung sejak 16 hingga 29 November 2026, untuk menyampaikan memori kasasi atau nota keberatan.
Selanjutnya, pihak tergugat, yakni DPD PAN Aceh Singkil, DPW PAN Aceh, dan DPP PAN, memiliki hak untuk memberikan tanggapan.
Setelah tahapan tersebut selesai, berkas perkara akan dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diproses.
Baca Juga: DPP Tunjuk dr. Al Hilal Pimpin DPD PAN Aceh Singkil
Nasir menyebut Mahkamah Agung memiliki waktu 30 hari untuk mengadili perkara setelah berkas diregistrasi.
Nasir juga menjelaskan bahwa sengketa partai politik merupakan perkara perdata khusus, hanya mengenal satu upaya hukum lanjutan setelah putusan pengadilan negeri, yakni kasasi ke Mahkamah Agung.
“Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung ini adalah upaya hukum terakhir, final dan mengikat,” katanya.
Baca Juga: MKD Belum Terima Laporan Dugaan Anggota DPRK Aceh Singkil Digerebek Warga
Ia menjelaskan, final berarti tidak ada lagi proses hukum lanjutan, termasuk peninjauan kembali (PK).
Sementara mengikat berarti pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu dan pemerintah, harus melaksanakan isi putusan.
“Khusus sengketa partai politik, tidak ada yang namanya upaya hukum PK. Kalaupun diajukan, jangankan diperiksa, diterima berkas saja tidak,” ujar Nasir.

Disinggung tak kunjung dilaksanakan PAW, Nasir mengungkapkan proses PAW anggota legislatif yang diberhentikan dari partai seyogyanya tidak harus menunggu putusan pengadilan.
Menurut dia, persoalan tersebut merupakan kewenangan internal partai dan penyelenggara pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Menurut pandangan saya, tidak ada norma yang mengharuskan menunggu putusan pengadilan ketika seorang anggota partai diberhentikan dan dilakukan PAW karena melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PAN Aceh Singkil, dr. Al Hilal, mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan DPP PAN terkait proses PAW tersebut.
“Yang jelas kita menunggu keputusan DPP. Apa kata DPP, itu yang kita ikuti,” tegas Hilal.

Komentar
Belum ada komentar.