JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.15 WIB.
MPR menyatakan akan segera memproses pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Dikutip dari Kantor Berita ANTARA, Kamis, 12 November 2026, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat pengunduran diri itu diserahkan langsung oleh Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen, Jakarta.
Baca Juga : Wapres Gibran Kunjungi Aceh Singkil, Warga Harap Hadirkan Perubahan Pascabencana
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Muzani menyebut pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat tersebut.
Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Baca Juga : Gibran Tinjau Jembatan Putus di Aceh Singkil, Bupati Minta Penanganan Cepat
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani.
Menurut Muzani, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Baca Juga : Wapres Gibran Bagikan Bantuan hingga Mainan Anak Korban Banjir di Aceh Singkil
Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya.
Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Budi Arie memberikan jawaban singkat ketika ditanya mengenai kabar tersebut.
Baca Juga : Besok Wapres Gibran ke Aceh Singkil
“Betul,” katanya.
Pernyataan tersebut semakin menguatkan informasi mengenai rencana pengunduran diri Gibran dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Pengunduran diri Gibran juga terjadi di tengah dinamika politik di DPR RI.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Sebanyak 120 anggota DPR telah mengusulkan penggunaan hak tersebut sebagai bagian dari proses politik yang berpotensi mengarah pada pemakzulan.
Usulan tersebut didasarkan pada penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Dengan masuknya surat pengunduran diri ke MPR, proses selanjutnya berada di tangan lembaga legislatif sesuai ketentuan konstitusi.
MPR kini memiliki tenggat waktu paling lambat 60 hari untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut dan menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Komentar
Belum ada komentar.