ACEH SINGKIL — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Singkil segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026.

Mereka menilai keterlambatan pengesahan anggaran berpotensi mengganggu pelayanan publik dan program pembangunan daerah.

Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, mengatakan tarik-menarik kepentingan politik tidak boleh menghambat kepentingan masyarakat.

“APBK adalah instrumen penting untuk menjamin jalannya pembangunan, pembayaran hak tenaga honorer, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program ekonomi rakyat. Jangan jadikan rakyat sebagai korban konflik kepentingan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad, 22 Februari 2026.

Menurut Surya, keterlambatan pengesahan anggaran akan berdampak langsung pada masyarakat kecil yang bergantung pada layanan pemerintah daerah.

Ia meminta pemerintah daerah dan legislatif mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.

LMND juga mengajak masyarakat sipil mengawal proses pembahasan dan pengesahan APBK secara transparan dan akuntabel.

Keterbukaan informasi, kata dia, penting agar publik mengetahui komitmen pemerintah dan DPRK dalam memastikan anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Sebagai organisasi mahasiswa, LMND menyatakan akan terus memantau kebijakan anggaran daerah guna memastikan penggunaannya tepat sasaran.