ACEH SINGKIL — Demisioner Presiden Mahasiswa (Presma) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM) , Alfa Salam, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang berkaitan dengan bantuan penanganan bencana.
Alfa meminta Kejari tidak hanya memeriksa pejabat teknis dan menggeledah dokumen, tetapi juga menelusuri proses pengambilan kebijakan hingga pengalokasian anggaran.
Ia bahkan meminta Bupati Aceh Singkil dan Penjabat Sekretaris Daerah diperiksa apabila keterangan keduanya relevan dengan perkara yang sedang ditangani.
Baca Juga: Kejaksaan Geledah Disdik Aceh Singkil
“Kalau keterangannya relevan dengan proses pengambilan keputusan dan pengalokasian dana tersebut, pemeriksaan diperlukan untuk membuat terang suatu perkara,” kata Alfa dalam keterangannya, Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Alfa, pemeriksaan terhadap pejabat daerah bukan berarti menyimpulkan adanya kesalahan atau keterlibatan dalam tindak pidana.
Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Baca Juga: Empat Dugaan Kasus Korupsi di Aceh Singkil Dilapor ke KPK
“Pemeriksaan bukan berarti seseorang bersalah. Justru pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, serta bagaimana proses pelaksanaannya,” ujarnya.
Alfa juga menyoroti penggunaan sekitar Rp1,7 miliar dana BTT yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Singkil untuk pengadaan seragam sekolah bagi siswa terdampak bencana banjir dan longsor.
Ia mempertanyakan dasar dan kajian kebutuhan yang digunakan pemerintah daerah sebelum menentukan alokasi anggaran tersebut.
Baca Juga: Dosen STAIN Meulaboh Lakukan Penelitian Sejarah Aceh Singkil
Menurut Alfa, pemerintah perlu menjelaskan apakah kebutuhan masyarakat terdampak bencana telah dipetakan secara menyeluruh.
“Kita tidak mengatakan seragam sekolah tidak penting. Pendidikan tentu penting. Tetapi dalam kondisi masyarakat baru saja menghadapi banjir dan longsor, apakah kebutuhan paling mendesak memang seragam sekolah, atau justru pemulihan ekonomi masyarakat yang kehilangan penghasilan, kerusakan rumah, kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya?” katanya.
Dia juga meminta penyidik menelusuri proses perencanaan, penganggaran, mekanisme pengadaan, penentuan penerima bantuan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.
Baca Juga: STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh Sosialisasi Program Pasca Sarjana ASN Kemenag Singkil
Alfa mengapresiasi langkah Kejari Aceh Singkil yang telah mendalami perkara tersebut. Namun, dia meminta proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan awal.
Ia juga menyinggung perkara dugaan korupsi pengadaan genset tahun 2016 senilai sekitar Rp2,5 miliar yang menurutnya masih menjadi pertanyaan publik.
“Kami berharap perkara dana BTT ini tidak bernasib sama dengan perkara genset yang selama ini juga menjadi pertanyaan publik. Masyarakat membutuhkan kepastian,” ujarnya.
Alfa meminta apabila penyidik menemukan bukti adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada perbuatan melawan hukum, ungkap. Kalau ada kerugian negara, buktikan dan tindak sesuai hukum. Kalau ada pihak yang bertanggung jawab, siapa pun orangnya harus diproses berdasarkan bukti,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan desakan pemeriksaan terhadap Bupati dan Pj Sekda bukan bentuk tuduhan.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta proses hukum bekerja secara profesional. Jangan karena jabatan atau posisi seseorang kemudian proses pemeriksaan tidak dilakukan apabila memang keterangannya dibutuhkan,” kata Alfa.
Komentar
Belum ada komentar.