ACEH SINGKIL – Puluhan warga Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil mendatangi Kantor Bupati Aceh Singkil, Rabu, 4 Maret 2026.
Mereka memprotes hasil verifikasi penerima bantuan rehabilitasi rumah terdampak banjir yang dinilai memangkas jumlah penerima secara signifikan.
Warga tiba di halaman kantor bupati sekitar siang hari. Sebagian besar terdiri dari pria dan ibu-ibu.
Mereka meminta bertemu langsung dengan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, untuk mempertanyakan perubahan data penerima bantuan.
Aksi sempat memanas ketika massa tertahan barisan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di pintu masuk.
Sejumlah warga berteriak meminta penjelasan atas hasil verifikasi yang diumumkan.
“Kami hendak bertemu bupati. Kami tidak setuju dengan hasil verifikasi karena sangat banyak yang dipangkas,” kata Jamirin, salah satu warga, di lokasi.
Kepala Satpol PP Aceh Singkil, Afrijal, meminta warga menunjuk perwakilan untuk berdialog. Ia menyebut bupati tidak berada di tempat saat aksi berlangsung.
“Silakan beberapa orang saja sebagai perwakilan. Namun saat ini bupati tidak di kantor,” ujarnya.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Faisal turut menemui massa.
Ia menjelaskan mekanisme sanggah atas hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur.
Namun, sebagian warga menilai penjelasan itu belum menjawab pokok persoalan, karena keputusan akhir disebut berada pada tim verifikasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Berdasarkan keterangan warga dan aparatur desa, Surat Keputusan (SK) awal mencantumkan 171 kepala keluarga sebagai penerima bantuan rehabilitasi rumah.
Setelah verifikasi ulang, jumlah itu berkurang menjadi 61 penerima. Artinya, sekitar 110 lebih nama tidak lagi tercantum dalam daftar akhir.
Aparatur Desa Ujung Bawang, Khalikul, mengatakan protes dipicu kekecewaan warga setelah melihat pengumuman hasil verifikasi yang ditempel di kantor desa.
“Awalnya ada 171 penerima, setelah diverifikasi tinggal 61 orang. Itu yang memicu protes,” katanya saat dikonfirmasi.
Menurut dia, sebelumnya perwakilan warga telah mendatangi kantor BPBD untuk meminta klarifikasi.
Namun karena Kepala BPBD, Alhusni, tidak berada di tempat, warga kemudian bergerak ke kantor bupati.
Sejumlah warga menyatakan, jika bantuan tidak diberikan sesuai SK awal atas nama bupati, sebaiknya penyaluran ditinjau ulang secara menyeluruh.
Informasi yang dihimpun, protes serupa berpotensi terjadi dari desa lain yang juga terdampak verifikasi ulang bantuan rehabilitasi rumah pascabanjir.
