ACEH SINGKIL – Penyampaian penjelasan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, terhadap hak interpelasi DPRK berlangsung panas dan diwarnai interupsi, Senin, 2 Maret 2026.
Rapat paripurna yang dihadiri 24 dari 25 anggota dewan itu semula berjalan lancar sebelum memasuki sesi tanggapan.
Dalam penjelasannya, Oyon menjawab lima pokok persoalan yang menjadi materi interpelasi, yakni penggunaan dana bantuan presiden untuk korban banjir senilai Rp 4 miliar, program sekolah rakyat, persoalan hak guna usaha (HGU), masalah aparatur sipil negara (ASN), serta kebijakan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
Suasana mulai memanas ketika Ketua DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun, mempersilakan anggota dewan menyampaikan tanggapan.
Interupsi mencuat setelah bupati meminta rapat diskors agar dapat menyiapkan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan anggota dewan.
Safriadi beralasan beberapa pertanyaan membutuhkan data sehingga tidak bisa dijawab secara lisan saat itu juga. Namun, permintaan tersebut tidak disetujui mayoritas anggota DPRK.
“Kalau setiap ada pertanyaan bupati minta skor untuk menjawab, sampai Lebaran tidak selesai paripurna ini,” kata anggota DPRK, Juliadi Bancin, dalam rapat.
Setelah terjadi saling interupsi, Ketua DPRK mempersilakan bupati menjawab pertanyaan yang dianggap telah dikuasai.
Dalam dinamika rapat, Wakil Ketua DPRK Darto dan anggota dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), Afrizal, menyatakan walk out.
Sejumlah anggota dewan kemudian melontarkan pertanyaan kritis. Anggota DPRK dari PKB, Mairaya, menilai penjelasan bupati belum menyentuh substansi.
“Hanya semacam penjelasan sebagaimana biasa dalam pandangan umum anggota dewan,” ujarnya.
Menurut Mairaya, dari lima item penjelasan, tidak dijabarkan latar belakang kebijakan, persoalan yang ingin diselesaikan, proses pengambilan keputusan, pihak yang terlibat, hingga mekanisme pengawasan dan tindak lanjut.
Ia menyoroti penyaluran dana bantuan presiden Rp 4 miliar, termasuk alokasi Rp 1,7 miliar ke Dinas Pendidikan.
“Tidak dijelaskan mekanisme penetapan anggaran itu, siapa pelaksananya, serta bagaimana kualitas barang yang diterima di lapangan,” kata dia.
Mairaya juga mempertanyakan program sekolah rakyat, terutama terkait status lahan yang disebut dimiliki lima orang yang telah dipanjar Rp500 juta, termasuk di antaranya bupati dan keluarganya.
Ia meminta penjelasan rinci mengenai proses pengurusan sertifikat yang disebut belum rampung serta alasan pemerintah daerah meminta legal opinion (LO) ke kejaksaan.
Selain itu, ia menyinggung keterlambatan pengesahan APBK 2026.
Menurutnya, dalam penjelasan bupati tidak disebutkan bahwa pimpinan DPRK telah tiga kali menyurati pemerintah daerah untuk segera menyampaikan rancangan APBK.
Menanggapi kritik tersebut, Safriadi Oyon mengatakan penjelasan yang disampaikan memang bersifat umum karena hak interpelasi merupakan forum tanya jawab.
“Hak interpelasi itu hak bertanya dewan, dan kami jawab. Kalau kurang detail, nanti kami susulkan datanya,” ujarnya.
Terkait perbedaan alokasi bantuan presiden Rp 4 miliar di tiap dinas, Oyon mengatakan pembagian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat dampak banjir.
Ia menyebut pemerintah daerah telah berkonsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat sesuai petunjuk teknis.
“Di Dinas Kesehatan misalnya untuk pembelian obat dan fogging. Di Dinas Pendidikan karena banyak siswa terdampak banjir, jadi jumlah bantuannya menyesuaikan kebutuhan,” kata dia.
Mengenai keterlambatan APBK 2026, Oyon membenarkan adanya tiga surat dari DPRK kepada pemerintah daerah.
Ia meminta agar pembahasan anggaran dapat terus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat. “Kalau ada kekurangan selama ini, kami mohon maaf. Ke depan kita bahas bersama,” ujarnya.
Rapat paripurna berakhir tanpa keputusan final. “Kita akan rapatkan di internal dewan untuk menentukan langkah selanjutnya,” kata Amaliun saat menutup rapat.
