Aceh Singkil, Xtrafmsingkil.com – Wakil Ketua I DPRK Aceh Singkil, Amaliun menyatakan, dewan telah melakukan pertemuan dengan Kemendagri pada pekan lalu.

Pertemuan itu menindaklanjuti surat yang sebelumnya dilayangkan DPRK Aceh Singkil perihal keterlambatan pembahasan APBK 2023.

Hasilnya, kata dia, Kemendagri menganjurkan pembahasan APBK 2023 untuk dilanjutkan antara legislatif dengan eksekutif. Namun hal itu disampaikan pihak Kemendagri secara lisan.

“Sementara kami menginginkan agar disampaikan Kemendagri secara tertulis melalui surat sebagai dasar dewan dalam membahas APBK 2023,” kata Amaliun, Rabu 11 Januari 2023.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Mengingat waktu pembahasan APBK sudah terlambat. Sehingga surat tersebut akan digunakan sebagai dasar oleh dewan.

Begitupun, pertemuan yang dilakukan dengan Pemprov Aceh pada Senin, 9 Januari 2023 di Ruang Rapat Sekda Aceh lantai 2 Gedung C Kantor Gubernur Aceh.

Lagi-lagi hasilnya sama seperti anjuran Kemendagri. Melalui Asisten Pemerintah Aceh secara lisan, menganjurkan agar pembahasan APBK 2023 dilanjutkan dengan eksekutif.

“Namun itu secara lisan, kami tetap meminta itu secara tertulis sebagai dasar pembahasan dilanjutkan,” ungkapnya.

Yang jelas kata dia, dewan secara lisan dan tertulis sudah menyampaikan ke Kemendagri dan Gubernur Aceh. Tinggal menunggu surat balasannya.

Belakangan diketahui, pertemuan dewan dengan Pemprov Aceh pada Senin lalu, juga membahas perihal usulan pemberhentian Penjabat Bupati Aceh Singkil, Marthunis dan evaluasi kinerjanya.

Hal itu berdasarkan beredarnya surat undangan Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah yang diperoleh, usulan pemberhentian dilayangkan dewan kepada Kemendagri dan Gubernur Aceh pada 1 Desember dan 8 Desember 2022 surat evaluasi kinerja Pj Bupati.

Pemerintah Aceh mengundang pimpinan dewan, ketua fraksi dan anggota Banggar DPRK Aceh Singkil.

“Iya (saya mengikuti pertemuan),” demikian kata Amaliun.

Namun pertemuan itu kata Amaliun tidak melibatkan pihak eksekutif.