You are currently viewing Kejari Aceh Singkil Hentikan Kasus Penganiayaan Berdasarkan RJ

Kejari Aceh Singkil Hentikan Kasus Penganiayaan Berdasarkan RJ

  • Post author:
  • Post category:Daerah
  • Post comments:0 Comments

Aceh Singkil, Xtrafmsingkil.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil menghentikan kasus penganiayaan warga berdasarkan keadilan restorative atau restorative justice (RJ).

Hal ini berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kajari Aceh Singkil Muhamad Husaini melalui Kasi Intel Budi Febriandi, mengatakan, telah dilakukan ekspose restorative justice bersama jaksa agung muda bidang pidana umum perkara penganiayaan pada Selasa 6 September 2022 pukul 08.00 Wib.

Penganiayaan dilakukan oleh Jumaidin Ramadhansyah Manik terhadap Roma Syahputra Simatupang pada 1 Mei lalu di Simpang Gardu PLN Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah.

“Tersangka saat itu mencekik leher saksi dan memukul kepala saksi menggunakan tangan kanannya sehingga saksi terjatuh di badan jalan,” ujar Budi Febriandi dalam siaran persnya, Kemarin.

Motif tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi lantaran antara tersangka dan saksi korban berselisih paham dan saling ejek, menyebabkan tersangka emosi dan memukul korban.

Kemudian dilakukan visum terhadap Roma di RSUD, hasilnya terdapat luka memar di leher dan bahu kiri bagian belakang, luka lecet di punggung, bahu kiri bagian depan dan dada bagian belakang.

Jaksa mendakwa tersangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHPidana. Pasal yang disangkakan tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun serta telah terjadi kesepakatan perdamaian pada tanggal 31 Agustus lalu.

“Jaksa sebagai Fasilitator mencoba mendamaikan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak, pertemuan tersebut disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat sehingga korban sudah merasa tidak keberatan lagi dan sudah memaafkan pelaku,” ungkapnya.

Menurutnya sesuai arah kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan perkara ringan diluar persidangan tanpa proses persidangan yang berbelit-belit dan berkepanjangan yang akhirnya hanya membebankan pendanaan dan waktu serta aparat yang menjaga narapidana yang sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatan tersangka.

Jaksa turut mempertimbangkan keadaan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan serta respon keharmonisan masyarakat.

“Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” pungkas Budi. (Hab)

Share

Tinggalkan Balasan