JAKARTA — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (24/9/2026), tak sekadar menjadi ruang sidang bagi para kepala daerah.
Momentum kumpul nasional ini juga dimanfaatkan untuk melobi dan memperkuat jaringan langsung dengan para menteri kabinet.
Langkah taktis itu salah satunya diambil oleh Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon. Di sela-sela padatnya agenda Rakornas, Oyon menyempatkan diri untuk menemui dan bersilaturahmi secara khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Bupati Aceh Singkil Minta Kebutuhan Cabai Lokal Diprioritaskan Sebelum Dijual ke Luar Daerah
Pertemuan tersebut menjadi jembatan penting untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan pemerintah pusat.
Topik utamanya berpusat pada dukungan pusat terhadap agenda penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan transformasi digital di wilayah pesisir Aceh tersebut.
“Sinergi dan komunikasi harus terus kita bangun. Dengan kebersamaan antara pusat dan daerah, setiap kebijakan dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Oyon dalan siaran pers bagian Prokopim Aceh Singkil.
Baca Juga: Tegas! Bupati Oyon Anti Nepotisme di Data Bantuan Pelaku Usaha Korban Banjir Aceh Singkil
Kehadiran Oyon di Jakarta memang membawa misi krusial. Selain merajut dukungan langsung dari Menko Perekonomian, ia juga hadir untuk menyelaraskan kebijakan daerahnya dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakornas yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia itu membedah dua isu krusial: ketahanan pangan dan digitalisasi keuangan daerah.
Terkait isu inflasi, Oyon menegaskan bahwa target pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada deretan angka.
Ia menilai keberhasilan menekan inflasi harus terasa langsung di dapur-dapur warga.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau dan daya beli tetap terjaga. Karena itu, ketahanan pangan harus menjadi kekuatan ekonomi daerah,” tegasnya.
Di samping urusan perut dan sembako, Oyon juga menyoroti pentingnya modernisasi birokrasi.
Ia menilai digitalisasi bukan ajang pamer teknologi bagi pemerintah daerah, melainkan instrumen wajib untuk menciptakan birokrasi yang bersih.
“Digitalisasi keuangan daerah bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi tentang membangun tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ujungnya, birokrasi mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat kepada masyarakat,” imbuhnya.
Berbekal komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, termasuk pertemuan strategisnya dengan Menko Airlangga, Oyon optimistis Aceh Singkil siap mengeksekusi instruksi nasional sesuai dengan karakteristik daerahnya.
“Kebijakan nasional akan semakin kuat ketika diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah. Aceh Singkil siap memperkuat sinergi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
