ACEH SINGKIL – Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon menghadiri High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Aceh Tahun 2026 yang digelar di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin, 6 Juli 2026.
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Aceh itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir.
Forum tersebut membahas strategi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, serta dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam arahannya, Muhammad Nasir menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan melindungi daya beli masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, memaparkan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah guna memperkuat transformasi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menjelaskan perkembangan inflasi terkini sekaligus mengajak seluruh pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data.
Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon mengatakan pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat di Aceh Singkil berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat kepada petugas sensus.
“Data yang berkualitas akan menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Oyon dalam siaran pers bagian Prokopim Setdakab Aceh Singkil.
Kegiatan tersebut turut diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai berbagai tantangan pengendalian inflasi di daerah serta upaya mempercepat digitalisasi pelayanan pemerintahan.
