Mualem Tetapkan Aceh Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga Januari 2027

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca dan peningkatan curah hujan di wilayah Aceh.

Dikutip dari Kantor Berita ANTARA, Kamis, 12 November 2026, Mualem menyatakan penetapan status tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Baca Juga: Waspada! Hujan Ekstrem Ancam Aceh Singkil, Bupati Keluarkan Instruksi Siaga

“Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” kata Mualem.

Penetapan status siaga darurat itu mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.

Pemerintah Aceh juga merujuk surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.

Baca Juga: BMKG Prakirakan Aceh Singkil Berpotensi Hujan Petir 3 Hari Kedepan, Perairan Relatif Aman

Selain itu, kebijakan tersebut mempertimbangkan surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan.

Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) meningkatkan kesiapsiagaan.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta melakukan pemantauan kondisi wilayah selama 24 jam serta segera melaporkan setiap kejadian bencana.

Baca Juga:

Koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, kementerian dan lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya juga diminta diperkuat.

Seluruh SKPA diperintahkan menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan ketika bencana terjadi.

Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting, terutama untuk wilayah yang berpotensi terdampak.

Secara khusus, Mualem meminta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan menyiagakan peralatan penanggulangan bencana.

Peralatan tersebut harus dapat segera dimobilisasi ke lokasi apabila dibutuhkan.

“Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat,” ujar Mualem.

Selama masa siaga darurat hingga 31 Januari 2027, kesiapan personel, peralatan, pemantauan wilayah, dan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.