ACEH SINGKIL — Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edy Widodo, mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah agar menjaga integritas dan menjauhi narkoba, judi online, game online, serta pinjaman online yang berisiko.
Pesan itu disampaikan Edy saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Senin, 14 September 2026.
Apel tersebut diikuti Staf Ahli Bupati Azmi, Plt Asisten III Asmaruddin, sejumlah kepala bagian, serta ASN di lingkungan Setdakab Aceh Singkil.
Dalam amanatnya, Edy mengatakan integritas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar bagi seorang ASN.
Menurut dia, aparatur pemerintah harus mampu menjaga diri, keluarga, disiplin, dan kehormatan institusi.
“Saya tegaskan, jangan pernah terlibat narkoba. ASN yang terbukti menggunakan atau terlibat narkoba tidak akan dilindungi,” kata Edy.
Dia menegaskan ASN yang terbukti terlibat narkoba akan dilaporkan kepada pihak berwajib dan diproses sesuai ketentuan. Sanksinya, kata dia, dapat berujung pada pemberhentian sebagai ASN.
Edy juga mengingatkan ASN agar tidak terjerumus judi online. Menurut dia, aktivitas tersebut bukan hanya berisiko mengganggu kondisi ekonomi, tetapi juga dapat berdampak terhadap keluarga dan pekerjaan.
“Jangan pernah mencoba judi online. Sekali terjerumus, dampaknya dapat merusak ekonomi, keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan,” ujarnya.
Selain mengingatkan ASN, Edy meminta orang tua turut mengawasi penggunaan gawai dan internet oleh anak-anak mereka. Pengawasan diperlukan agar anak tidak terpapar dan kecanduan judi online.
“Anak-anak kita juga harus diawasi. Jangan sampai mereka kecanduan judi online. Dampaknya bisa merusak pendidikan, masa depan, dan karakter anak,” katanya.
Soal pinjaman online, Edy meminta ASN lebih berhati-hati mengambil keputusan keuangan. Kemudahan memperoleh pinjaman, menurut dia, dapat berubah menjadi beban apabila kewajiban pembayaran tidak dikelola dengan baik.
“Pinjaman online terlihat mudah saat meminjam, tetapi bisa menjadi persoalan ketika harus membayar,” ujar Edy.
Selain persoalan perilaku, Edy menyoroti tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Dia meminta pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), bendahara, dan pembantu PPTK memastikan seluruh kegiatan memiliki administrasi serta laporan keuangan yang benar dan lengkap.
“Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan seluruh laporan kegiatan dan keuangan dibuat dengan benar, lengkap, dan sesuai prosedur,” katanya.
Edy mengatakan ASN tidak hanya dituntut menjalankan tugas, tetapi juga menjaga integritas, disiplin, dan kepercayaan masyarakat.
Menurut dia, sikap tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
