Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Kebijakan ini diklaim mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp 59 triliun dari sisi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket “8 butir transformasi budaya kerja nasional” yang bertujuan mendorong efisiensi energi dan anggaran.

Selain penerapan WFH, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. ASN juga didorong beralih menggunakan transportasi publik.

Tak hanya itu, perjalanan dinas turut dipangkas, yakni hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Langkah ini dilakukan untuk menekan belanja negara yang dinilai kurang prioritas.

Pemerintah juga mengimbau sektor swasta menerapkan pola kerja serupa, meski pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing usaha.
Namun, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH.

Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap bekerja normal. Begitu pula sektor strategis seperti industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di tingkat dasar dan menengah tetap berlangsung tatap muka selama lima hari dalam sepekan.

Dari sisi anggaran negara, kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat subsidi BBM sebesar Rp 6,2 triliun.

Pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut setelah dua bulan berjalan.

Sumber: Tempo.co