ACEH SINGKIL – Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menyoroti operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) namun tetap berjalan.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, mempertanyakan dasar operasional dapur tersebut karena dinilai menyangkut keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak dan santri.
“Kalau belum ada SLHS, atas dasar apa dapur-dapur itu diizinkan beroperasi? Ini bukan sekadar soal administrasi, ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu, 14 Februari 2026.
Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Aceh Singkil, dari 13 dapur MBG yang telah beroperasi, hanya dua dapur yang memiliki SLHS.
Sebanyak 11 dapur lainnya masih dalam proses penilaian Indikator Kesehatan Lingkungan (IKL).
Situasi ini mencuat setelah insiden puluhan santri yang sempat dirawat di RSUD Aceh Singkil diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap MBG.
AMPAS menilai persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Aceh Singkil yang memiliki fungsi pengawasan dan koordinasi pelaksanaan program.
Menurut Budi, dapur yang belum memenuhi standar higiene sanitasi seharusnya tidak direkomendasikan untuk beroperasi.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan program nasional tidak tercoreng akibat lemahnya pengawasan di daerah.
AMPAS juga menyoroti dapur milik Yayasan Nasabe Sajan Yatim yang disebut menyalurkan MBG kepada santri yang diduga keracunan.
Dapur tersebut disebut belum memiliki SLHS dan datanya belum diterima Dinas Kesehatan.
“Bagaimana dapur bisa menyalurkan makanan dalam skala besar tanpa sertifikat dan tanpa data resmi di Dinas Kesehatan? Di mana peran Korwil BGN dalam verifikasi dan pengawasan?” ujar Budi.
AMPAS mendesak penghentian sementara seluruh dapur MBG di Aceh Singkil yang belum memiliki SLHS, evaluasi kinerja Korwil BGN Aceh Singkil, audit transparan proses perizinan dan pengawasan dapur SPPG, serta penegakan tanggung jawab bagi pihak yang dinilai lalai.
“Program MBG adalah program strategis. Tapi jika dijalankan tanpa disiplin standar kesehatan, maka itu sama saja mempertaruhkan masa depan generasi Aceh Singkil,” kata Budi.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada jaminan keamanan pangan bagi seluruh siswa dan santri penerima manfaat.
