ACEH SINGKIL — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai minim partisipasi publik.

Kritik tersebut disampaikan menyusul maraknya kebijakan yang justru menuai sorotan dan penolakan dari masyarakat.

Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, mengatakan kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta melalui kajian yang matang.

Ia menilai keputusan yang diambil secara terburu-buru berpotensi memicu polemik dan kegaduhan di ruang publik.

“Beberapa kebijakan yang dikeluarkan belakangan ini justru menjadi sorotan luas. Ini menunjukkan lemahnya proses perencanaan dan minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,” kata Surya Padli dalam keterangannya, Senin, 2 Februari 2026.

Menurut LMND, Bupati Aceh Singkil sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh jajaran pemerintahan daerah bekerja berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

LMND juga mendorong pemerintah daerah agar membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, mahasiswa, dan elemen sipil lainnya sebelum menetapkan kebijakan strategis.

Pelibatan publik dinilai penting untuk mencegah kebijakan yang berujung pada konflik dan kontroversi.

“Pemerintah daerah harus belajar dari kritik publik. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Surya Padli.