BANDA ACEH — Aliansi Masyarakat Peduli Nanggroe, yang terdiri dari tiga organisasi pemuda dan mahasiswa — Ikatan Pelajar Mahasiswa Singkil (IPMA Singkil), Cakrawala Muda Aceh, dan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh (SMPA) — menuntaskan rangkaian penggalangan dan penyaluran bantuan untuk korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera pada awal Desember ini.
Penggalangan dana dilakukan selama sepekan, 1–6 Desember 2025, di depan Markas Kodim 0101 Banda Aceh.
Setelah itu, aliansi menyalurkan bantuan pada 7–9 Desember ke sejumlah titik pengungsian masyarakat di Pidie Jaya dan Bireuen.
Bantuan mencakup pakaian layak pakai, paket sembako, serta dana tunai sebesar Rp 10 juta.
Bantuan dipusatkan pada wilayah-wilayah yang terdampak paling parah. Di Kabupaten Pidie Jaya, penyaluran dilakukan ke Desa Lhok Sandeng, Babah Krueng, Drien Tujoh, dan Tijien Daboh.
Sementara di Bireuen, penyaluran berlangsung di Gampong Kandang dan Gampong Leungkeubeu.
Koordinator Lapangan, Iwan Rismadi, mengatakan aksi ini menjadi bentuk pengabdian mahasiswa dan pemuda terhadap masyarakat Aceh.
Namun, dalam kunjungannya ke lapangan, Iwan menyampaikan keprihatinan atas fenomena “banjir kayu” yang muncul di sejumlah lokasi.
Menurutnya, tumpukan kayu yang hanyut dalam jumlah besar tidak dapat dilepaskan dari aktivitas perusakan hutan.
“Yang hanyut bukan hanya air, tetapi potongan kayu dengan ukuran rapi. Fenomena ini sangat janggal dan menunjukkan ada persoalan serius di hulu,” ujar Iwan.
Ia mendesak pemerintah daerah dan Menteri Kehutanan mengambil tanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang memicu bencana tersebut.
“Kerusakan ekologis ini tidak terjadi begitu saja. Ada tangan-tangan manusia yang memberi izin bagi mereka yang merusak alam,” katanya.
Ketua IPMA Singkil, Ari Jalu Suzain, menambahkan bahwa aksi penyaluran bantuan harus dipahami sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar.
Menurutnya, pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam mengingatkan pemerintah dan publik bahwa bencana sering kali merupakan akibat dari kelalaian pengelolaan lingkungan.
“Gerakan ini tidak hanya soal bantuan, tetapi menyuarakan kondisi faktual yang dirasakan masyarakat. Banyak bencana bukan sekadar musibah alam, melainkan buah dari kebijakan yang lalai menjaga lingkungan,” ujarnya.
Aliansi menyatakan akan terus terlibat dalam gerakan kemanusiaan dan advokasi lingkungan sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan alam Aceh.
