ACEH SINGKIL — Aktivis mahasiswa asal Aceh Singkil, Amsyardin Sinaga, mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk memberikan kebijakan pembebasan uang kuliah bagi mahasiswa yang terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.

Dalam pernyataan tertulisnya, Amsyardin menilai bahwa bencana yang memaksa ribuan warga mengungsi serta melumpuhkan aktivitas ekonomi telah menimbulkan tekanan berat bagi keluarga mahasiswa.

Banyak orang tua kehilangan sumber penghasilan, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan anak mereka.

“Mahasiswa yang keluarganya menjadi korban bencana saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan pembebasan uang kuliah, minimal untuk semester berjalan,” ujar Amsyardin, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi korban lanjutan dari bencana alam.

Menurutnya, jaminan keberlanjutan pendidikan menjadi bagian penting dari pemulihan sosial pascabencana.

Amsyardin juga meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi di Aceh untuk mempercepat pendataan mahasiswa terdampak.

“Kampus harus cepat bergerak melakukan pendataan, dan pemerintah pusat wajib menindaklanjutinya dengan kebijakan yang tepat. Jangan sampai mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan menjadi terbengkalai karena situasi darurat,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak perguruan tinggi dapat mengambil langkah nyata guna memastikan mahasiswa Aceh tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka di tengah kondisi sulit yang sedang berlangsung.