ACEH SINGKIL – Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Aceh Singkil kembali mencuat.
Bupati Safriadi Oyon mengeluarkan peringatan keras: peserta yang tidak memenuhi syarat diminta mundur. Sementara “honorer siluman” yang lolos seleksi siap dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
“Kalau memang tidak memenuhi syarat, lebih baik mundur karena beberapa orang sudah mengundurkan diri. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari,” kata Oyon di hadapan massa Aliansi Pemuda Aceh Singkil yang berunjuk rasa di DPRK, Kamis, 4 September 2025.
Oyon menegaskan pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik kecurangan. Ia menyebut temuan honorer fiktif dalam proses seleksi sebagai pelanggaran serius.
“Kepada yang lolos P3K yang dokumennya bermasalah, mohon mengundurkan diri. Jangan sampai berurusan dengan penegak hukum,” ujarnya.
Bupati juga menekankan, meski sudah menerima surat keputusan (SK), status P3K bisa dicabut apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan. “Kalau dokumennya bermasalah, tetap akan dicopot,” katanya.
Aksi yang digelar Aliansi Pemuda Aceh Singkil menyoroti dugaan adanya praktik “honorer siluman” dalam seleksi P3K.
Koordinator aksi, Aidil Syahputra, menyebut kasus itu sebagai bentuk ketidakadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Kami menemukan indikasi adanya honorer siluman yang bisa lolos P3K. Ini jelas merugikan masyarakat,” ucapnya.
Massa menuntut DPRK dan pemerintah daerah membuka proses seleksi secara transparan serta menindak tegas oknum yang terlibat.
“Kalau dibiarkan, praktik ini akan merusak sistem dan merugikan generasi muda Aceh Singkil,” tambah Aidil.
