You are currently viewing Kajari Aceh Singkil Resmikan Rumah Restorative Justice Hapo Hukum Simekeadilan

Kajari Aceh Singkil Resmikan Rumah Restorative Justice Hapo Hukum Simekeadilan

Aceh Singkil, Xtrafmsingkil.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Singkil meresmikan Rumah Restorative Justice dengan nama Hapo Hukum Simekeadilan di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah, Senin 18 Juli 2022.

Kajari Aceh Singkil, Muhamad Husaini mengatakan, kejaksaan kembali membentuk kampung restorative justice diwilayahnya, yakni Kampung Rimo.

“Pada tahun sebelumnya, kejaksaan telah membentuk kampung restorative justice di Kampung Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara,” kata Husaini.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan. Jaksa bersama aparat dan tokoh masyarakat menjadi penengah tanpa harus menempuh jalur hukum.

Mekanisme ini bisa diterapkan dengan beberapa persyaratan. Yakni pelaku tindak pidana baru pertama kali, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan yang paling penting ada perdamaian dari kedua belah pihak.

Husaini menyebut, jika selama ini Kejaksaan Negeri Aceh Singkil telah mengeluarkan lima surat perdamaian perkara.

Tak hanya menjadi penyelesaian perkara, Hapo Hukum Simekeadilan kata Husaini diharapkan dapat menjadi tempat bagi desa untuk pembahasan RAPBKam sampai kepada membuat pertangunggjawaban dana desa.

“Seluruh perkara di Kecamatan Gunung Meriah dapat diselesaikan di sini di Hapo hukum simekeadilan, tidak sampai ke kejaksaan,” demikian Husaini.

Asisten I Setdakab, Junaidi mengatakan, masyarakat agar memanfaatkan rumah restorative ini. Kearifan lokal yang dimunculkan dalam penyelesaian permasalahan di rumah restorative justice ini sehingga perasatuan dan kesatuan dapat tercipta.

Keuchik Rimo, Mirwansyah, memberikan apresiasi atas peresmian Rumah Restorative Justice di kampungnya. “Merupakan kebanggaan sehingga masyarakat dapat mendapat konsultasi hukum yang berkeadilan,” kata Mirwansyah.

Hapo Hukum Simekeadilan nantinya bisa dijadikan rujukan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Disamping itu masyarakat perlu mengetahui hukum agar dapat memperjuangkan hak keadilan. (Hab)

Share

Tinggalkan Balasan