Jakarta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggugat pembentukan koalisi pemerintahan baru yang akan mengakhiri kepemimpinannya selama 12 tahun terakhir.
Namun parlemen dan presiden Israel menolak gugatan hukum itu.
Dalam sebuah surat kepada penasihat hukum kepresidenan dan parlemen, Netanyahu dan partainya, Likud, mengatakan pesaingnya dalam pemilihan umum Mare lalu, Yair Lapid, tidak berwenang membentuk kesepakatan soal pengalihan jabatan PM demi membentuk koalisi pemerintahan baru.
Netanyahu menganggap Lapid tidak berwenang menyerahkan jabatan perdana menteri kepada politikus nasionalis garis keras, Naftali Bennett, demi membujuk partai Yamina bergabung dalam koalisinya.
Akan tetapi, dilansir AFP, Kantor Presiden Israel Reuven Rivlin, mengatakan klaim Netanyahu itu tidak memiliki dasar hukum karena Lapid akan dilantik sebagai “perdana menteri alternatif” sebagai bagian dari rotasi kepemimpinan.
Meski begitu, kantor Rivlin setuju dengan tuntutan Likud bahwa Lapid harus memberi presiden rincian lengkap tentang pemerintahan baru dan tidak hanya mengumumkan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dalam membentuk koalisi.
Saat ini, Lapid dan partainya Yesh Atid, memang tengah berupaya membentuk pemerintahan baru hingga tenggat waktu Rabu (3/5).
Lapid wajib mendirikan koalisi yang setidaknya terdiri dari 61 anggota di parlemen Knesset.
Mandat tersebut diberikan Rivlin setelah Netanyahu gagal membentuk pemerintahan baru setelah memenangkan pemilu pada Maret lalu.
Lapid saat ini telah menggaet Partai Biru Putih yang dipimpin menteri pertahanan Israel saat ini, Benny Gantz, dan Partai Harapan Baru milik eks sekutu Netanyahu, Gideon Saar.
Selain itu, Partai Yisrael Beitenu, Partai Buruh, dan Meretz, juga akan bergabung dengan koalisi Lapid.
Lapid berhasil membujuk Bennett, dan partainya, Yamina, beserta politikus kaum Arab-Israel lainnya untuk membentuk koalisi tandingan Netanyahu.
Dalam negosiasinya, Lapid menawarkan berbagi kekuasaan dan mengizinkan Bennett berkuasa sebagai PM selama satu periode yang nantinya akan digilir.
Pada Minggu (30/5), Bennett, setuju bahwa dia akan bersatu dengan Lapid dalam membentuk koalisi kabinet.
Pihak Lapid dan Bennett disebut memulai pembicaraan pada Minggu malam untuk meresmikan kesepakatan tersebut.
Netanyahu mengecam kesepakatan Lapid dan Bennett dengan menganggap rencana lawan politiknya itu “bahaya bagi keamanan Israel.”
Netanyahu bahkan mencoba mempertahankan kekuasaan dengan menawarkan perjanjian serupa kepada sejumlah mantan sekutunya, termasuk Bennett.
Ia memperingatkan jika kabinetnya berakhir maka Israel akan dipimpin oleh aliansi “sayap kiri” yang berbahaya.(CNN)
