JAKARTA — Upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan keluarga di Aceh Singkil mendapat dorongan energi baru.
Ketua Dekranasda yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK dan TP Pembina Posyandu Aceh Singkil, Habibatussania Safriadi Oyon, menegaskan komitmennya untuk membawa semangat kolaborasi usai menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin
Pertemuan tingkat nasional ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah.
Baca Juga : Cegah Stunting, Polsek Gunung Meriah Terjunkan Personel Imbau Warga ke Posyandu
Fokus utamanya adalah memperkuat tata kelola kelembagaan tiga pilar penting di akar rumput: Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu.
Dalam arahannya, Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian, memberikan penekanan khusus pada pentingnya sistem manajerial yang tertata.
Menurutnya, fondasi organisasi yang kuat bertumpu pada kejelasan struktur, pembagian tugas, koordinasi, hingga eksekusi dan evaluasi program di lapangan.
Baca Juga : Percepat Penurunan Stunting, Dinkes Aceh Singkil Bagikan Alat Antropometri Kit ke 197 Posyandu
Menyambut arahan tersebut, Habibatussania menilai forum ini merupakan momentum emas bagi Aceh Singkil untuk merefleksikan dan mengkalibrasi ulang program-program daerah agar sejalan dengan target nasional.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sekaligus menyamakan langkah. Hasil dan arahan dari pertemuan ini akan kami bawa ke daerah untuk memperkuat pelaksanaan program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Habibatussania dalam keterangannya, Selasa, 22 September 2026.
Bagi Habibatussania, Dekranasda, PKK, dan Posyandu bukanlah entitas yang berjalan sendiri-sendiri.
Baca Juga : Monitoring Posyandu Binaan, Ketua IAD Aceh Singkil Beri Vitamin A ke Bayi
Ketiganya memiliki irisan peran yang sangat strategis, yakni mulai dari pemberdayaan ekonomi dan UMKM keluarga, edukasi pola asuh, hingga peningkatan derajat kesehatan dasar masyarakat.
Ia menyadari bahwa tantangan di daerah membutuhkan penyelesaian yang terintegrasi.
Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi syarat mutlak agar program tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas.
Baca Juga : Ketua PKK Aceh Singkil Promosikan Lokan Badaruk
“Kita tidak hanya berbicara tentang teori kelembagaan, tetapi bagaimana kelembagaan yang kuat itu mampu melahirkan program yang nyata, terarah, dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kita di Aceh Singkil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habibatussania memaparkan bahwa keberhasilan program-program pemberdayaan tidak bisa hanya dibebankan pada pundak pemerintah daerah semata.
Ia membawa visi pentahelix, di mana sinergi harus terjalin lintas sektor.
Baca Juga : Ketua TP PKK: Fokus Utama Tangani Stunting di Aceh Singkil dengan Pemberian TTD pada Remaja
Menurutnya, peran dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas, hingga insan pers sangat vital dalam memperluas jangkauan dan memperbesar dampak positif dari setiap program yang dicanangkan.
“Semangat kita adalah kolaborasi. Ketika semua unsur bergerak bersama, program pemberdayaan akan semakin kuat, berkelanjutan, dan mampu membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk tumbuh serta mandiri,” ungkapnya optimis.
Sepulang dari Jakarta, Habibatussania bertekad segera menerjemahkan hasil rapat nasional ini ke dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terukur di Aceh Singkil.
Baca Juga : MMD ke-130 di Aceh Singkil, Oyon Minta Sasaran Pembangunan Sesuai Kebutuhan Warga
Ia tidak ingin semangat penguatan ini berhenti pada tataran diskusi koordinasi semata, melainkan harus bermuara pada aksi nyata.
“Kelembagaan yang tertata adalah fondasi. Kolaborasi adalah kekuatan, dan manfaat bagi masyarakat adalah tujuan utama,” tutupnya dengan kalimat pamungkas yang menjadi spirit baru bagi pembangunan keluarga di Aceh Singkil.
