BANDA ACEH — Desakan agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menguat seiring sorotan terhadap penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh sepanjang akhir 2025.
Sejumlah persoalan dinilai mencerminkan kegagalan tata kelola birokrasi dan berdampak pada kepercayaan publik.
Pemerhati sosial dan politik Aceh, Mahmud Padang, menilai Sekda Aceh gagal menjalankan peran strategisnya sebagai pengendali birokrasi dan koordinator lintas sektor, khususnya dalam situasi darurat bencana.
Menurut dia, sejumlah kekeliruan informasi yang beredar ke publik bermula dari lemahnya verifikasi data di tingkat Sekda.
“Kami mengapresiasi keberanian Gubernur turun langsung ke lapangan. Namun beberapa pernyataan yang belakangan terbukti keliru menunjukkan adanya kegagalan verifikasi informasi di tingkat birokrasi,” kata Mahmud, Kamis dalam keterangan persnya, 18 Desember 2025.
Mahmud mencontohkan isu adanya mayat yang terkurung di dalam mobil di Aceh Tamiang, yang kemudian dibantah oleh kepolisian.
Serta kabar hilangnya 80 ton beras bantuan di Bener Meriah yang dinyatakan tidak benar. Kedua informasi tersebut, kata dia, sempat memicu kegaduhan publik.
Menurut Mahmud, kesalahan informasi dalam penanganan bencana bukan persoalan sepele karena berpotensi memicu kepanikan dan salah arah kebijakan.
“Jika ini terjadi berulang, berarti ada masalah serius dalam koordinasi dan kendali pemerintahan,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada terbitnya surat yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tanda tangan elektronik atas nama Gubernur Aceh.
Surat tersebut menimbulkan polemik karena Gubernur Aceh menyatakan tidak pernah menandatanganinya.
“Ini indikasi pelanggaran serius dalam administrasi pemerintahan. Mengeluarkan surat atas nama gubernur tanpa sepengetahuan pimpinan adalah kesalahan fatal,” kata Mahmud.
Selain itu, Mahmud menilai koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam penanganan bencana berjalan tidak optimal.
Ia juga menyoroti rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semestinya dapat digunakan untuk merespons kondisi darurat secara cepat.
Mahmud menilai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda Aceh, termasuk opsi pencopotan, perlu dipertimbangkan Gubernur Aceh.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan efektivitas pemerintahan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Dalam situasi bencana, masyarakat tidak membutuhkan polemik, melainkan kepastian, kecepatan, dan birokrasi yang bekerja secara jujur dan profesional,” ujarnya.
