Aceh Singkil, Xtrafmsingkil.com – Warga Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dihadapkan dengan persoalan jalan rusak.
Sudah sekian lama penduduk disana harus berjibaku melewati ruas jalan yang berlubang dan berdebu ketika musim kemarau. Kebalikannya, saat musim hujan seperti saat ini, warga berjibaku dengan jalan yang berlumpur.
Kerusakan sejumlah ruas jalan kecamatan penghubung antara Kecamatan Gunung Meriah dengan Singkohor dan Kuta Baharu membahayakan pengguna jalan yang melintas.
Selain itu, kerusakan jalan juga menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat.
Warga setempat merasa, status Singkohor sebagai kecamatan terluar yang berbatasan dengan Kota Subulusalam, tepatnya Kecamatan Penanggalan itu, dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Salah seorang warga Kecamatan Singkohor, Purwanto menuturkan, kerusakan ruas jalan yang terjadi diwilayah tersebut saat ini semakin parah.
“Sudah hampir satu bulan masyarakat Kecamatan Singkohor khususnya Kampung Singkohor, Lae Pinang, Mukti Jaya dan Lae Sipola di hadapankan pada permasalah akses jalan menuju Rimo Kecamatan Gunung Meriah begitu susah,” katanya, Rabu 14 Desember 2022.
Selain itu, pada lokasi titik terparah, ada beberapa peristiwa pilu yang menimpa warga, seperti pengendara yang membawa balita, terjatuh dan masuk lumpur.
“Lalu ada mahasiswi yang terjebak, pulang kuliah pada malam hari yang tidak bisa melewati jalan berlumpur,” ujarnya.
Purwanto mengatakan, warga sudah sering mengeluh soal kondisi tersebut ke ke kantor desa maupun kantor camat sebagai penyambung lidah ke pemerintah daerah. Namun, nyatanya belum juga mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
“Keluhan masyarakat begitu banyak di media sosial tapi pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten masih saja tidak mengambil tindakan untuk bersama menyelesaikan masalah jalan yang begitu parah,” ungkapnya.
Ternyata usut punya usut, kata dia, penyebab utamanya adalah bukan curah hujan yang tinggi. Akan tetapi politikal wiil atau itikad baik dari pemerintah kabupaten yang kurang terhadap Kecamatan Singkohor.
Sebagai contoh pengaspalan jalan menuju Kecamatan Gunung Meriah sampai saat ini belum terlaksana. Bahkan ada informasi dari sumber yang dapat di percaya, kalau anggaran pengaspalan tahun 2022 untuk Kecamatan Singkohor sepanjang 11 Kilometer dialihkan ke kecamatan lain.
“Kemudian yang dari Kampung Mukti Lincir yang sudah 30 tahun ini terzholimi karena pengaspalannya selalu dialihkan walaupun sudah di anggarkan,” ungkapnya.
Purwanto tak hanya mengkritik semata pemerintahan, akan tetapi dirinya juga menawarkan beberapa solusi atas persoalan ini, diantaranya:
Pertama, sebaiknya kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat beserta muspika duduk sama membahas masalah ini untuk beraudensi dengan bupati dan pihak perusahaan HGU.
Kedua, dari pemerintah desa dan kecamatan memohon kepada BPBD Aceh Singkil untuk stanby di lokasi titik terparah agar bisa membantu masyarakat yang melewati jalan tersebut.
Dan ketiga, solusi terakhirnya adalah desa-desa yang berada di perbatasan yang merasa dianaktirikan, maka bergabung saja ke Pemerintah Kota Subulusalam.
Ibaratnya, seperti apa yang dilontarkan Bupati Meranti yang mengancam akan bergabung dengan Malaysia lantaran geram dengan pemerintah pusat yang tidak adil dalam melakukan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pusat dan daerah.
“Berkaca dari peristiwa itu, kita sebagai warga Singkohor tentunya bisa menuntut untuk bergabung ke Pemko Subulussalam, pasalnya Kecamatan Singkohor selama ini selalu dianaktirikan oleh Kabupaten Aceh Singkil,” demikian kata Purwanto. (Hab)
