ACEH SINGKIL – Ketika suara rakyat tidak lagi diperjuangkan, melainkan diperdagangkan demi popularitas dan kekuasaan.
Ada ironi besar dalam kehidupan demokrasi kita: gelombang massa yang lahir dari keresahan, ketidakadilan, dan kekecewaan publik justru kerap menjadi panggung bagi mereka yang ingin membangun citra politik personal.
Aspirasi rakyat yang semula murni, perlahan dibungkus dengan narasi kepahlawanan, dipoles melalui pencitraan, lalu diarahkan menjadi modal untuk mendongkrak elektabilitas individu atau kelompok tertentu.
Di titik inilah kita perlu bertanya secara kritis: apakah gerakan massa benar-benar sedang memperjuangkan kepentingan rakyat, atau justru sedang dimanfaatkan sebagai kendaraan politik bagi mereka yang ingin merebut panggung kekuasaan?
Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap setiap gerakan massa, melainkan sebuah kritik terhadap praktik politik yang menjadikan penderitaan publik sebagai komoditas elektoral.
Ketika Penderitaan Rakyat Menjadi Komoditas Politik
Gelombang massa tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari akumulasi persoalan yang tidak terselesaikan: ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, kebijakan yang tidak berpihak, hingga kekecewaan terhadap elite yang kehilangan kepekaan sosial.
Dalam situasi seperti ini, rakyat turun ke jalan bukan semata-mata untuk menunjukkan jumlah, melainkan untuk menyampaikan pesan bahwa ada sesuatu yang salah dalam tata kelola kekuasaan.
Namun, di tengah besarnya energi kolektif tersebut, selalu terbuka ruang bagi aktor politik untuk masuk, mengambil posisi, dan membangun pengaruh. Mereka hadir dengan pernyataan yang lantang, berdiri di barisan terdepan, menyampaikan kritik yang terdengar heroik, bahkan mengklaim diri sebagai representasi suara rakyat.
Masalahnya muncul ketika keberpihakan itu berhenti pada panggung dan kamera.
Ketika tuntutan rakyat mulai kehilangan tempat setelah momentum politik berlalu, sementara popularitas tokoh tertentu justru meningkat, kita patut mempertanyakan arah gerakan tersebut.
Ketika isu publik hanya ramai dibicarakan selama menguntungkan citra seseorang, tetapi menghilang begitu tidak lagi menghasilkan keuntungan politik, perjuangan rakyat berisiko berubah menjadi instrumen pemasaran kekuasaan.
Rakyat membawa persoalan, tetapi elite tertentu membawa kalkulasi. Rakyat menuntut perubahan, tetapi sebagian aktor politik justru menghitung peluang elektabilitas.
Di sinilah demokrasi menghadapi persoalan yang lebih dalam daripada sekadar perbedaan pendapat: pembajakan makna perjuangan.
Elektabilitas Personal dan Politik Panggung
Dalam politik modern, popularitas sering kali diperlakukan seolah-olah identik dengan kapasitas kepemimpinan. Tokoh yang paling sering tampil dianggap paling peduli.
Mereka yang paling keras berbicara dianggap paling berani. Sementara mereka yang paling piawai mengemas kemarahan publik menjadi narasi media dianggap paling layak memimpin.
Padahal, keberanian tampil tidak selalu berarti keberanian menyelesaikan masalah.
Elektabilitas pada dasarnya merupakan ukuran dukungan atau peluang keterpilihan seseorang dalam kontestasi politik. Elektabilitas bukan sesuatu yang salah. Dalam demokrasi, setiap orang berhak membangun kepercayaan publik melalui gagasan, rekam jejak, dan kerja nyata.
Yang patut dikritik adalah ketika elektabilitas dibangun dengan mengeksploitasi keresahan masyarakat tanpa komitmen yang jelas terhadap penyelesaian persoalan.
Dalam pola semacam ini, massa menjadi latar belakang, penderitaan menjadi materi komunikasi, dan konflik menjadi kesempatan untuk meningkatkan keterkenalan.
Isu yang kompleks disederhanakan menjadi pertarungan antara tokoh yang diklaim membela rakyat dan pihak yang diposisikan sebagai musuh rakyat. Publik kemudian didorong untuk memilih figur berdasarkan emosi, bukan berdasarkan evaluasi terhadap kapasitas, integritas, dan konsistensi.
Politik akhirnya bergerak dari arena pertarungan gagasan menjadi kompetisi penguasaan persepsi.
Tokoh tidak lagi hanya berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah, tetapi berusaha memastikan bahwa dirinya terlihat paling berjasa atas setiap gejolak sosial.
Ironisnya, ketika persoalan berhasil diselesaikan melalui kerja kolektif, kontribusi banyak pihak dapat dikesampingkan demi menonjolkan satu nama. Sebaliknya, ketika persoalan tidak kunjung selesai, tanggung jawab sering kali dialihkan kepada pihak lain.
Inilah wajah politik personal yang perlu diawasi: keuntungan perjuangan diklaim sebagai prestasi pribadi, sedangkan risiko kegagalan dibebankan kepada keadaan.
Massa Bukan Milik Tokoh Politik
Salah satu kesalahan mendasar dalam praktik politik populis adalah menganggap besarnya massa sebagai legitimasi mutlak bagi seseorang untuk berbicara atas nama rakyat.
Padahal, massa bukanlah entitas tunggal yang selalu memiliki kepentingan, pandangan, dan tujuan yang seragam. Di dalam sebuah gerakan, terdapat beragam latar belakang, harapan, dan kepentingan.
Ada yang memperjuangkan keadilan, ada yang menuntut perubahan kebijakan, ada pula yang sekadar ingin suaranya didengar.
Karena itu, tidak seorang pun berhak memonopoli makna sebuah gerakan hanya karena memiliki panggung, akses media, jaringan organisasi, atau kemampuan memobilisasi massa.
Jumlah orang yang hadir tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh peserta mendukung ambisi politik seorang tokoh. Begitu pula dukungan terhadap suatu tuntutan tidak dapat serta-merta diterjemahkan menjadi dukungan elektoral terhadap pihak yang menyuarakannya.
Mendukung suatu kebijakan bukan berarti memberikan cek kosong kepada pengusungnya. Mengikuti demonstrasi bukan berarti menyerahkan hak politik kepada pemimpin demonstrasi.
Dan menyetujui kritik terhadap pemerintah tidak berarti otomatis mendukung setiap alternatif politik yang ditawarkan oleh pengkritiknya. Disinilah kedewasaan demokrasi diuji.
Rakyat harus dipandang sebagai pemilik kedaulatan, bukan sekadar angka dalam mobilisasi politik. Mereka bukan properti organisasi, bukan aset seorang tokoh, dan bukan instrumen untuk membangun legitimasi personal.
Ketika seorang figur merasa berhak mengklaim seluruh energi gerakan sebagai miliknya, ia sesungguhnya sedang menggeser posisi rakyat: dari subjek yang menentukan arah perubahan menjadi objek yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik.
Membajak Aspirasi: Dari Gerakan Kolektif Menjadi Panggung Individu
Gerakan sosial yang sehat seharusnya memiliki tujuan yang lebih besar daripada popularitas orang-orang yang berada di dalamnya. Keberhasilannya diukur dari sejauh mana tuntutan dapat diperjuangkan, kebijakan dapat diperbaiki, dan masyarakat memperoleh manfaat yang nyata.
Namun, ketika gerakan mulai bergantung pada figur tertentu, persoalan baru muncul. Arah perjuangan dapat berubah mengikuti kepentingan personal.
Kritik terhadap kebijakan berpotensi diarahkan menjadi serangan terhadap lawan politik tertentu, sementara kesalahan pihak yang dekat dengan tokoh tersebut justru ditoleransi.
Standar moral pun menjadi tidak konsisten.
Ketidakadilan dianggap sebagai kejahatan ketika dilakukan lawan, tetapi diperlakukan sebagai kekurangan biasa ketika dilakukan kawan. Penyalahgunaan kekuasaan dikecam ketika merugikan kelompok sendiri, tetapi dibenarkan ketika menguntungkan tokoh yang didukung.
Pada titik ini, gerakan kehilangan kompas etiknya.
Perjuangan yang seharusnya berangkat dari prinsip berubah menjadi loyalitas kepada figur. Kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan kelompok. Kritik yang seharusnya menjadi alat koreksi justru diperlakukan sebagai ancaman terhadap solidaritas.
Padahal, ukuran integritas sebuah gerakan bukanlah seberapa keras ia menyerang pihak di luar kelompoknya, melainkan seberapa berani ia mengoreksi kesalahan orang-orangnya sendiri.
Jika sebuah gerakan hanya berani mengkritik lawan, tetapi kehilangan keberanian ketika pendukungnya melakukan kesalahan, yang sedang dibangun bukan budaya perjuangan, melainkan kultus politik.
Media Sosial dan Industri Pencitraan
Perkembangan media sosial mempercepat proses perubahan aspirasi menjadi komoditas elektoral. Setiap kemarahan dapat dikemas menjadi konten.
Setiap pernyataan dapat dipotong menjadi potongan video yang mudah menyebar. Setiap aksi dapat diproduksi menjadi narasi tentang keberanian, kepedulian, dan kepemimpinan.
Dalam ekosistem ini, persoalan publik menghadapi risiko direduksi menjadi perlombaan visibilitas.
Siapa yang paling cepat merespons? Siapa yang paling keras berbicara? Siapa yang paling sering muncul di layar? Siapa yang berhasil memperoleh perhatian paling besar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlahan dapat menggeser pertanyaan yang jauh lebih penting: apa solusi yang ditawarkan, bagaimana cara melaksanakannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apa bukti keberhasilannya?
Popularitas digital memang dapat menjadi sarana untuk memperluas partisipasi politik. Tidak semua pencitraan berarti manipulasi, dan tidak semua tokoh yang memperoleh keuntungan popularitas berarti menunggangi gerakan. Akan tetapi, persoalan muncul ketika komunikasi publik sengaja mengutamakan citra daripada substansi.
Dalam kondisi demikian, politik berisiko berubah menjadi industri yang menjual kesan keberpihakan.
Tokoh tidak harus selalu menyelesaikan masalah untuk memperoleh keuntungan reputasi; terkadang cukup dengan tampil seolah-olah menjadi pihak yang paling memahami masalah. Tidak harus membangun mekanisme pengawasan yang kuat; terkadang cukup dengan menyampaikan pernyataan yang terdengar meyakinkan.
Inilah bahaya politik yang terlalu berorientasi pada persepsi: masyarakat dapat dibuat merasa bahwa perubahan sedang berlangsung, padahal yang sesungguhnya berubah hanya cara persoalan itu dikemas dan dipertontonkan.
Oleh: Surya Padli, Ketua EK LMND Aceh Singkil
*Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis
Komentar
Belum ada komentar.