ACEH SINGKIL – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Menggugat (Format) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa, 10 Maret 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja pemerintahan Bupati Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman.
Para orator secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka mempertanyakan capaian pemerintahan Safriadi Oyon–Hamzah Sulaiman selama 1 tahun 22 hari menjabat.
Massa menilai sejumlah janji yang disampaikan saat kampanye belum terealisasi.
Salah satu orator aksi, Budi Harjo, menyinggung dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia juga menyoroti pengadaan mobil dinas baru untuk bupati yang disebut menelan anggaran sekitar Rp 2,3 miliar.
Menurut dia, anggaran tersebut dinilai tidak tepat di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih membutuhkan perhatian.
Ia menyebut dana tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan jalan.
Selain itu, massa juga menyoroti sejumlah proyek yang menurut mereka bukan berasal dari program pemerintah daerah namun disebut sebagai capaian pemerintah kabupaten.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon mengatakan pengadaan mobil dinas baru dilakukan karena kendaraan dinas sebelumnya mengalami kerusakan akibat kecelakaan sehingga membutuhkan biaya perbaikan yang besar.
“Mobil lama tabrakan dan biaya perbaikannya lebih besar. Mobil baru itu suatu kebutuhan,” kata Oyon saat menemui massa aksi.
Ia juga menjelaskan bahwa mobil dinas wakil bupati saat ini berada di Pendopo Bupati Aceh Singkil.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang disebut berada di atas tanah milik keluarga bupati.
Massa menduga terdapat kepentingan tertentu dalam penentuan lokasi pembangunan sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu, Oyon mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat.
Ia menyebut salah satu syarat lokasi pembangunan adalah berada di pinggir jalan dan memiliki akses listrik.
“Harga tanah ditentukan oleh penilai independen. Setelah proses balik nama selesai baru dilakukan pelunasan,” ujar Oyon.
Oyon juga membantah adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Menurut dia, selama menjabat sebagai bupati, dirinya belum melakukan mutasi pejabat secara besar-besaran.
“Saya setahun menjadi bupati belum memutasikan pejabat. Yang dimutasi karena pensiun, berhenti, atau pindah tugas. Tidak ada jual beli jabatan,” kata Oyon.
Sebagai bentuk kritik simbolik, massa menyerahkan sebuah piagam kepada Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon.
Dalam piagam itu, massa menuliskan Oyon sebagai “Bupati Terburuk di Aceh” dengan alasan dinilai lebih banyak melakukan pencitraan dibandingkan merealisasikan program kerja.
