ACEH SINGKIL — Seratusan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Aceh Singkil kembali mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Bupati Aceh Singkil pada Jumat, 6 Maret 2026.
Mereka memprotes data penerima bantuan rehabilitasi rumah korban banjir yang dinilai tidak tepat sasaran.
Warga yang ikut dalam aksi tersebut berasal dari beberapa desa, antara lain Desa Ketapang Indah, Desa Silatong, Desa Tanjung Mas, Desa Pasar, serta sejumlah desa lainnya, terutama dari Kecamatan Simpang Kanan.
Massa mempertanyakan banyaknya nama penerima bantuan yang dipangkas pada tahap pertama, serta adanya dugaan warga yang tidak terdampak banjir justru masuk dalam daftar penerima bantuan rehabilitasi rumah.
Aksi protes awalnya dilakukan di Kantor BPBD Aceh Singkil. Namun Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Alhusni, tidak berada di tempat sehingga warga hanya diterima oleh sejumlah staf dan pejabat BPBD.
Warga menilai berbagai pertanyaan yang mereka sampaikan tidak mendapat jawaban yang memuaskan.
“Kami ingin pihak BPBD melakukan pendataan ulang penerima bantuan rehab rumah dan turun langsung ke lokasi, jangan hanya bekerja dari kantor,” kata salah seorang warga saat menyampaikan protes.
Setelah dari Kantor BPBD, warga kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Aceh Singkil.
Di lokasi tersebut mereka diterima oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil, Faisal, bersama Petugas Pusdalops BPBD, Rosiana Kusuma Wardani.
Perwakilan warga Desa Silatong, Hamidi, mengatakan terdapat sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan.
Ia menyebut ada nama warga yang bukan berasal dari desanya justru tercantum sebagai penerima bantuan, sementara warga yang terdampak banjir tidak terdata.
“Sebenarnya bagaimana cara verifikasi dan kualifikasi yang dilakukan BPBD. Yang benar mana, kok bisa keliru seperti ini,” ujar Hamidi.
Menanggapi hal tersebut, Rosiana Kusuma Wardani menjelaskan masyarakat dapat mengajukan sanggahan terhadap data penerima bantuan melalui pemerintah desa untuk kemudian diteruskan ke BPBD.
“Jika ada data yang masuk tetapi rumahnya tidak mengalami kerusakan, itu akan diuji melalui uji publik. Silakan ajukan surat sanggahan melalui desa untuk diteruskan ke BPBD,” katanya.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan warga. Mereka menilai BPBD tidak konsisten serta diduga tidak melakukan pendataan langsung ke lapangan.
Asisten II Setdakab Aceh Singkil, Faisal, juga meminta warga menyampaikan sanggahan melalui pemerintah desa.
Akan tetapi sebagian warga menolak jika desa dijadikan perantara dalam persoalan tersebut.
“Jangan jadikan desa sebagai tameng pemerintah. Peranan BPBD itu ada di tangan mereka, jangan adu domba kami dengan desa,” kata Zul, salah satu warga yang ikut dalam aksi.
Aksi protes tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Persoalan ini juga mengingatkan pada protes warga Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, sehari sebelumnya yang mempersoalkan pemangkasan data penerima bantuan rehabilitasi rumah korban banjir.
Seorang warga Desa Pasar, Miswar Sijabat, mengatakan pendataan yang dilakukan BPBD patut dipertanyakan karena dinilai tidak dilakukan secara langsung di lapangan.
Menurut dia, sebelumnya masyarakat sempat diminta menunggu di rumah karena akan ada tim yang datang melakukan pendataan. Namun hingga kini tim tersebut tidak pernah datang.
Miswar juga menyinggung bahwa pada tahap awal pendataan, anggota DPRK Aceh Singkil Doni Maradona sempat mengajak BPBD turun langsung ke rumah warga, tetapi hal itu tidak dilakukan.
“Kalau memang mereka turun ke lapangan pasti kelihatan. Tapi sekarang yang terlihat justru yang paling keras bersuara yang dapat bantuan,” kata Miswar.
Ia mencontohkan kondisi di Desa Pasar yang memiliki sekitar 400 kepala keluarga, namun hanya tiga rumah yang tercatat sebagai penerima bantuan rehabilitasi.
“Padahal banyak rumah yang rusak. Waktu banjir kemarin air merendam Kota Singkil sampai lebih dari satu meter,” ujarnya.
