ACEH SINGKIL – Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) meminta Bupati Aceh Singkil mengevaluasi kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
Desakan itu disampaikan menyusul penilaian organisasi tersebut terhadap kinerja dinas yang dianggap belum optimal.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, mengatakan hingga kini belum terlihat langkah konkret dalam membenahi sejumlah persoalan pendidikan di daerah itu.
Ia menyoroti tata kelola anggaran, transparansi program, serta pemerataan kualitas pendidikan yang dinilai masih belum sesuai harapan masyarakat.
“Pendidikan merupakan sektor strategis yang menentukan masa depan generasi Aceh Singkil. Jika ada indikasi lemahnya manajemen dan kurangnya transparansi, kepala daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Februari 2026.
Menurut dia, akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan harus menjadi perhatian serius, termasuk terhadap program bantuan yang bersumber dari APBK maupun dana pemerintah pusat.
Publik, kata dia, berhak mengetahui efektivitas dan dampak kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
AMPAS juga meminta evaluasi dilakukan secara komprehensif, tidak sebatas administratif.
Penilaian, kata Budi, perlu berbasis pada capaian kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta respons terhadap keluhan tenaga pendidik dan masyarakat.
Ia menambahkan, bila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tugas secara maksimal, Bupati harus mengambil langkah tegas demi perbaikan tata kelola pendidikan di daerah tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait desakan tersebut.
