ACEH SINGKIL — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil mendukung langkah DPRK Aceh Singkil yang mengusulkan penggunaan hak interpelasi terhadap Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon.
Ketua YARA Aceh Singkil, Kaya Alim, menilai sejumlah persoalan strategis perlu dimintakan penjelasan langsung oleh DPRK kepada bupati melalui forum resmi interpelasi.
Salah satu yang disorot ialah belum adanya kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 yang hingga kini belum disahkan melalui rapat paripurna.
Menurut Kaya Alim, kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan jalannya program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Selain itu, YARA juga menyoroti dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana disuarakan massa aksi di depan gedung DPRK beberapa waktu lalu.
“Masih banyak persoalan yang perlu ditanyakan langsung oleh DPRK kepada bupati melalui hak interpelasi. Kami mengapresiasi langkah anggota DPRK agar persoalan yang menjadi isu hangat di masyarakat menjadi jelas dan terang,” kata Kaya Alim, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menilai, dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Oyon, belum terlihat perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat.
YARA menilai kebijakan pemerintah daerah justru dinilai lebih menonjol pada pengadaan fasilitas pejabat.
Menurut Kaya Alim, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan pengadaan fasilitas dinas.
YARA juga menilai terdapat indikasi praktik nepotisme dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme interpelasi DPRK.
Ia berharap penggunaan hak interpelasi dapat menjadi forum terbuka untuk meminta penjelasan kepala daerah sekaligus menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Aceh Singkil.
