ACEH SINGKIL — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil menyoroti pengadaan tong sampah plastik bermerek KLEEN oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Singkil dalam penanganan pasca bencana banjir.
LMND mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif sebagai solusi penampungan sampah pasca banjir.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Singkil tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman warga, tetapi juga menyisakan persoalan serius berupa lonjakan volume sampah.
Sampah tersebut mencakup material rumah tangga rusak, lumpur, kayu, hingga sisa perabotan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, mengatakan pengadaan tong sampah tersebut merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah pada daerah bencana.
“Dalam surat edaran itu, pada poin C nomor 4, disebutkan anggaran penanganan bencana dapat digunakan untuk peralatan kebersihan dan tempat penampungan sampah. Namun, makna ‘tempat penampungan sampah’ perlu dijelaskan secara lebih substansial,” kata Surya dalam keterangannya, Jumat, 30 Januari 2026.
Menurut LMND, secara konseptual tempat penampungan sampah pasca bencana seharusnya mampu menampung sampah dalam volume besar, bersifat sementara namun berkapasitas tinggi, ditempatkan di wilayah terdampak langsung, serta dirancang untuk kondisi darurat setelah banjir surut.
LMND mempertanyakan apakah tong sampah plastik KLEEN yang diadakan DLH memiliki kapasitas memadai untuk menampung lonjakan sampah pasca banjir, cukup kuat untuk menahan beban material sisa bencana, serta didistribusikan secara proporsional di kawasan terdampak.
“Jangan sampai pengadaan ini lebih tepat disebut sebagai sarana kebersihan rutin, bukan fasilitas penanganan sampah pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mendagri,” ujar Surya.
LMND menilai, apabila pengadaan tersebut tidak didasarkan pada analisis kebutuhan pasca air surut, maka terjadi ketidaktepatan dalam penafsiran dan implementasi kebijakan pusat, yang berpotensi menggeser tujuan utama anggaran penanganan bencana.
Atas dasar itu, LMND Aceh Singkil mendesak DLH Aceh Singkil untuk membuka secara transparan dasar perencanaan, spesifikasi, kapasitas, dan fungsi pengadaan tong sampah tersebut.
Selain itu, LMND juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengevaluasi kesesuaian realisasi anggaran dengan ketentuan Surat Edaran Mendagri.
LMND juga mendorong DPRK Aceh Singkil serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran penanganan pasca bencana.
“Penanganan sampah pasca banjir bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut keselamatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik,” kata Surya.
Sebelumnya, DLH Aceh Singkil menyalurkan 174 unit tong sampah merek KLEEN yang bersumber dari dana bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan sampah pascabanjir.
Kepala DLH Aceh Singkil, Surkani, mengatakan distribusi bantuan difokuskan pada titik-titik strategis yang melayani masyarakat luas.
“Sasaran penyaluran kami prioritaskan fasilitas umum, seperti rumah ibadah, sekolah, kantor pemerintahan, kantor desa, puskesmas, rumah sakit daerah, serta kios pelaku usaha kecil,” kata Surkani, Rabu, 28 Januari 2026.
Surkani menjelaskan, awalnya Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon mengusulkan agar dana bantuan dialokasikan untuk pengadaan kontainer sampah berkapasitas besar.
Namun, setelah mempertimbangkan aspek efisiensi dan kebutuhan mendesak, DLH mengusulkan pengadaan tong sampah plastik yang dinilai lebih praktis.
Dengan anggaran Rp300 juta, DLH Aceh Singkil menyediakan 174 unit tong sampah yang terdiri dari dua ukuran. Rinciannya, sebanyak 150 unit berkapasitas 120 liter dan 24 unit berkapasitas 660 liter.
