ACEH SINGKIL — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil mempertanyakan efektivitas Bimbingan Teknis (Bimtek) yang selama ini rutin dilaksanakan untuk aparatur pemerintahan desa.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai bahwa kegiatan yang menghabiskan anggaran desa cukup besar itu belum menunjukkan dampak nyata yang dapat diukur.
Ketua LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil, Surya Padli, menegaskan bahwa setiap Bimtek seharusnya memberikan hasil konkret bagi peningkatan kapasitas aparatur kampung.
Namun, hingga kini, belum ada alat ukur atau indikator evaluasi yang jelas sebagai dasar menilai keberhasilan program tersebut.
“Selama ini pelaksanaan Bimtek desa sering menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, namun belum ada parameter yang jelas untuk menilai peningkatan kapasitas, kinerja, maupun kontribusinya terhadap tata kelola desa,” ujar Surya dalam siaran persnya, Senin, 17 November 2025.
LMND meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Singkil agar segera menyusun konsep, standar, serta instrumen evaluasi keberhasilan Bimtek yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Menurut Surya, alat ukur tersebut harus mampu menunjukkan perubahan nyata, baik dalam administrasi desa, perencanaan pembangunan, maupun pengelolaan anggaran.
“Kami meminta DPMK membuat standar keberhasilan yang konkret, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan anggaran desa harus memberikan hasil yang jelas bagi masyarakat,” tegasnya.
LMND juga mendorong agar setiap Bimtek dilengkapi laporan hasil yang menggambarkan dampak langsung di masing-masing desa, seperti peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi publik, hingga efektivitas pengelolaan dana desa.
Surya menambahkan bahwa prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi harus diutamakan.
Ia mengingatkan bahwa Bimtek bukan hanya kegiatan formalitas belaka, tetapi harus menghasilkan perubahan perilaku dan kinerja aparatur desa.
“Pemerintah desa harus menjadi lebih baik setelah mengikuti Bimtek. Jangan sampai kegiatan tersebut hanya formalitas tanpa output dan outcome yang jelas. Anggaran pembangunan desa harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan anggaran desa dan memastikan setiap program yang dibiayai dana publik benar-benar memberi dampak bagi kemajuan masyarakat kampung.
