BANDA ACEH — Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Kota Banda Aceh mendesak Kapolda Aceh untuk segera menyelidiki dugaan penyimpangan dana di Baitul Mal Aceh Singkil.

Desakan itu disampaikan Ketua DPD ALAMP AKSI, Musda Yusuf, menanggapi munculnya sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta anggaran kegiatan syariat Islam di lembaga tersebut.

Menurut Musda, indikasi penyimpangan keuangan di Baitul Mal Aceh Singkil bukan hal baru. Pihaknya menemukan adanya praktik yang tidak transparan dan berpotensi melanggar hukum.

“Kami meminta Kapolda Aceh agar tidak tinggal diam. Dugaan penyimpangan ini harus diselidiki secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana umat,” ujar Musda dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 November 2025.

Ia menyebut, dugaan penyimpangan itu turut diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus bernomor 043/ITKAB.A.SKI/LHP-KHUSUS/2017 tertanggal 17 Juli 2017.

Laporan tersebut memuat sejumlah temuan yang dinilai mencengangkan, termasuk hilangnya pertanggungjawaban keuangan (SPJ) senilai Rp2,86 miliar dari total realisasi kegiatan hingga pertengahan tahun 2017.

Dana itu termasuk dalam anggaran Sosialisasi Syariat Islam senilai lebih dari Rp7,1 miliar.

“Ini bukan angka kecil. Jika benar dana miliaran rupiah tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harus ada pihak yang dimintai keterangan secara hukum. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja,” kata Musda.

Ia menilai, momentum penunjukan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh.

Menurutnya, Kapolda yang dikenal berintegritas dan berpengalaman itu diharapkan dapat menegakkan hukum secara tegas di tengah maraknya kasus korupsi yang mangkrak.

“Nama Marzuki bukan asing di Aceh. Ia putra Pidie yang punya rekam jejak kuat dalam pemberantasan narkoba saat menjabat Kepala BNNP Aceh,” ujarnya.

Musda menambahkan, lemahnya sistem administrasi dan pertanggungjawaban internal di Baitul Mal Aceh Singkil menjadi celah terjadinya penyimpangan.

Karena itu, DPD ALAMP AKSI menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

“Kami tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan rusak hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Musda Yusuf.