You are currently viewing Nelayan Desak Pj Bupati Aceh Singkil Tangani Pendangkalan Muara Kuala Gabi

Nelayan Desak Pj Bupati Aceh Singkil Tangani Pendangkalan Muara Kuala Gabi

ACEH SINGKIL – Sejumlah nelayan dan Keuchik Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, temui Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis, terkait masalah pendangkalan Muara Kuala Gabi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kerap mengancam keselamatan nelayan.

Mereka meminta Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis, untuk segera menangani kedangkalan di Muara Kuala Gabi karena sering membahayakan keselamatan nelayan jika mereka tidak mengetahui titik rawan.

“Setelah mengadakan pertemuan pada Selasa, 11 Juli 2023 malam, kami meminta Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis, untuk segera menangani Muara Kuala Gabi yang merupakan pintu masuk dan keluar bagi perahu nelayan yang mencari nafkah untuk keluarga mereka,” kata Keuchik Pulo Sarok, Yasmi Darliansah, pada Selasa, 11 Juli 2023.

Yasmi, yang juga ikut dalam pertemuan antara nelayan dan Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis, menyampaikan permintaan tindakan cepat dari pemerintah daerah untuk memenuhi permohonan nelayan.

Selain itu, Yasmi menambahkan bahwa nelayan Pulo Sarok memberikan tenggat waktu untuk mendapatkan jawaban atas permintaan mereka. Jika pada petang hari ini tidak ada jawaban dari pemerintah daerah, nelayan setuju untuk melakukan aksi damai pada hari Kamis, 13 Juli 2023, di halaman kantor bupati.

Panglima Laoet Lhok Pulo Sarok, Basri, dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan tentang pentingnya segera mengeruk alur bagi nelayan yang melalui Muara Kuala Gabi karena kebutuhan yang mendesak.

“Ide pembuatan muara baru yang selama ini terhalang oleh hutan lindung harus tetap bisa direalisasikan. Namun, itu tidak berarti tindakan tidak dapat dilakukan untuk memperbaiki alur lama yang saat ini digunakan oleh nelayan sebagai jalur masuk dan keluar,” ujarnya.

Menanggapi permintaan nelayan dan Keuchik Pulo Sarok, Pj Bupati menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah berikutnya dengan melibatkan BPBD Aceh Singkil untuk memenuhi permintaan masyarakat nelayan tersebut.

Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Singkil, Yulihardin, menyatakan bahwa Kuala Gabi adalah fasilitas penting untuk mendukung perikanan dan transportasi laut.

Yulihardin mengungkapkan bahwa dewan telah mencoba mengusulkan anggaran khusus untuk masalah Kuala Gabi, tetapi tidak dapat disetujui karena keterbatasan kapasitas. Oleh karena itu, usulan tersebut dialihkan ke Balai Ditjen Sumber Daya Air pusat.

“Namun, ketika disampaikan bahwa anggaran masih menjadi kendala, usulan anggaran dialihkan ke APBD, menggunakan sumber dana alokasi umum (DAU). Namun, alokasi yang terbatas membuat penanganan harus dilakukan secara bertahap dengan setidaknya membutuhkan 1 miliar untuk pendalaman lokasi yang dalam,” jelasnya.

Menurut Yulihardin, pemerintah setempat harus serius menangani masalah ini melalui anggaran DAU. Jika masih dipertimbangkan secara berkelanjutan, DAU tidak akan mencukupi.

Yulihardin menegaskan bahwa pemerintah perlu serius dalam menangani masalah ini, karena ini berkaitan dengan kehidupan banyak orang dan kecelakaan yang sering terjadi pada perahu nelayan yang sangat berisiko.

Selain masalah kecelakaan, lokasi Kuala Gabi juga berada di kawasan konservasi. “Saat ini, sedang ada perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan ini adalah kesempatan untuk mengurus statusnya sehingga lokasi ini tidak lagi menjadi masalah di masa depan ketika penanganan dilakukan,” jelas Yulihardin.

Dia berulang kali menyatakan bahwa pemerintah harus serius dalam menangani RTRW dari lokasi cemara Kuala Gabi hingga Kolam Sipakek yang terhubung dengan Rawa Singkil.

Yulihardin sebagai Ketua Komisi 3 sangat mendukung alokasi anggaran untuk memperbaiki alur Kuala Gabi karena banyak perahu yang melintas di sana, termasuk perahu menuju pulau, speedboat, dan kapal barang. Oleh karena itu, prioritas harus diberikan dan pemerintah harus serius dalam membuat Desain Engineering (DED).

Dia juga menyarankan solusi lain dengan menggunakan dana Pokir sebesar 150 juta rupiah untuk memulihkan alur yang sudah ada sebelumnya dengan cara yang sederhana.

Solusi lain untuk menangani lokasi konservasi adalah dengan meminjam lokasi, dengan mempertimbangkan kepentingan banyak orang, terutama nelayan yang mencari nafkah dan transportasi laut.

Share

Tinggalkan Balasan