You are currently viewing APBKam Tahun 2022 Ilegal, BPKam Blok 15 Berang

APBKam Tahun 2022 Ilegal, BPKam Blok 15 Berang

Aceh Singkil, Xtrafmsingkil.com – Badan Permusyawatan Kampung (BPKam) Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah, berang dengan pemerintahan desanya. Pemicunya adalah dugaan adanya permainan dalam pengelolaan dana desa tahun 2022.

“Kami menduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) tahun 2022 ilegal alias cacat hukum,” kata Idrus Syahputra, Ketua BPKam Blok 15 dalam keterangannya, Rabu 29 Juni 2022.

Menurutnya selaku dewan desa, BPKam memiliki peran dalam pembahasan anggaran desa. Hal ini seperti tak berlaku di pemerintahan Kampung Blok 15.

“Kami tidak pernah membahas R-APBKam, tau – tau sudah menjadi APBKam Blok 15 Tahun 2022 dan hebatnya lagi bisa sukses penarikan dana baik bersumber dari APBN maupun dari APBK,” ungkapnya.

Sepengetahuannya rencana penyusunan peraturan kampung seperti R-APBKam tidak terlepas dari kesepakatan antara Eksekutif (Pemerintah Kampung) dan Legislatif (BPKam) jika memang masih berpedoman pada aturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana UU 6/2014.

Kemudian Permendes Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Kemudian Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawatan Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

“Nah disini diatur lebih detail pada BAB III Peraturan Desa Bagian Kesatu ‘Perencanaan’ Pasal 5 ayat 1 Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD/BPKam dalam rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) atau sebutan di Aceh Singkil (RKPKam),” jelasnya.

Pada ayat 2 Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa .

Bagian Kedua Penyusunan Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa Pasal 6 ayat 1 Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa . Ayat 2 Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun , wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan .

Ayat 3 Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat . yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Ayat 4 Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa . Ayat 5 Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama .

Pada paragraf lain masih dalam Permendagri Nomor 111 tahunan 2016 Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD . Pasal 7 ayat 1 BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa . Ayat 2 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa , rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa , rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa .

Ayat 3 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD .

Bagian Ketiga Pembahasan . Pasal 8 Ayat 1 BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa . Ayat 2 Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama , maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

“Pada intinya pedoman teknis peraturan Desa ini hampir tak ada bedanya dengan aturan teknis peraturan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam hal pembahasan bersama dengan DPR RI/DPRD provinsi/DPRD Kab/Kota,” katanya.

Idrus menjelaskan pihaknya terlibat dalam proses dan tahapan penganggaran hanya saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbangkam) pertengahan Desember 2021 lalu namun tidak ada pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) dan pengesahannya sebagai dasar belanja pemerintah kampung tahun 2022 padahal kata dia pihaknya sudah pernah menyarankan segera disusun RKPKam.

Belakangan lanjut Idrus bulan Maret 2022 pihaknya mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Kampung Blok 15 telah mengajukan pencarian Dana Kampung bersumber APBN 40 persen lebih kurang Rp 256 juta dan sukses pencairan akhir April 2022 lalu.

Sebulan kemudian mengajuan penarikan lagi, kali ini bersumber Alokasi Dana Kampung (ADK) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah lebih kurang Rp 160 juta pada pertengahan Mei 2022 direncanakan untuk pembayaran honor perangkat dan tunjangan 7 orang anggota BPKam Blok 15.

Seperti diketahui syarat pengajuan pencarian ADK serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh Singkil wajib melampirkan sejumlah kelengkapan administrasi diantaranya surat pernyataan tangung jawab atas penggunaan ADK dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian Surat Fakta Integritas Kepala Kampung siap bertanggung jawab penggunaan dana kampung, bersedia diaudit, dan siap menerima konsekuensi hukum.

Selain itu juga harus dibuat surat pernyataan verifikasi melalui tim verifikasi Kecamatan, kemudian kecamatan mengeluarkan rekomendasi ke DPMK Aceh Singkil. DPMK Aceh Singkil kemudian merekomendasikan ke BPKK Aceh Singkil. “Pada tanggal 20 Juni 2022 sukses pencairan kurang lebih Rp 160 juta,”Katanya.

Baru – baru ini BPKam juga mendapat informasi Pemerintah Kampung lagi pengajuan yang bersumber APBN. “Ya kami udah dapat informasi itu, tapi jumlah pengajuan saya belum tau,”Kata Idrus.

Karena proses penganggaran tidak berpedoman dengan aturan semestinya maka kami tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan APBKam tahun 2022 serta kami memutuskan menunda menerima tunjangan dan operasional tahun ini sampai legalitasnya jelas.

Akibat dari pengelolaan dana desa yang diduga tidak beres, BPKam ogah terima tunjangan dan Operasional tahun anggaran 2022. (Hab)

Share

Tinggalkan Balasan