Singkil, XTRAFMSINGKIL.Com – Partai Demokrat memberikan dua opsi kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait pengambilalihan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, pilihan pertama yakni Moeldoko dapat menghentikan ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat.
Moeldoko juga harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh kader Demokrat.
“Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapa pun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah,” kata Herzaky dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Ahad (3/10/2021),
Pilihan kedua adalah, jika Moeldoko masih ngotot untuk melanjutkan ambisinya, maka dia bersiap untuk kehilangan bukan saja uangnya, namun juga nama baik dan kehormatannya. “Bukan saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarganya,” bebernya.
Pada kesempatan itu, Herzaky juga mengungkapkan pihak pengacara kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra pernah mematok tarif Rp 100 miliar jika menjadi kuasa hukum partainya.
“Seminggu sebelum putusan dari Kemenkumham, ada pertemuan antara tim DPP Partai Demokrat dengan tim Yusril. Saat itu penawarannya, benar Rp 100 miliar,” ungkapnya.
Dirinya mengaku memiliki bukti dan tulisan tangan mengenai penawaran tersebut. Demokrat kubu AHY pun menolak penawaran itu karena dianggap melampaui batas kepantasan.
“Seolah-olah hukum bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif Rp 100 miliar,” ujarnya.
Faktanya, kata Herzaky, tanpa Yusril pun pihaknya bisa menang karena Kemenkumham menolak permohonan pengesahan KLB Demokrat di mana Moledoko menjadi ketua umumnya.
Partai Demokrat mengingatkan kepada kubu Moeldoko untuk menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab jika berambisi menjadi Presiden, maka dirikanlah Partai sendiri.
“Sudah ada contohnya Jenderal mendirikan Partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra,” kata Herzaky. (HAb)
