ACEH SINGKIL — Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil berunjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Singkil, Senin, 9 Februari 2026.
Mereka mendesak DPRK mendukung penolakan rencana pembangunan empat batalyon baru di Aceh.
“Kami mendesak DPRK Aceh Singkil untuk mendukung penolakan pembangunan empat batalyon di Aceh,” ujar orator aksi, M. Yunus.
Massa menyebut satu batalyon direncanakan dibangun di Aceh Singkil.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebelumnya menyatakan telah menyiapkan lahan seluas 100 hektare untuk lokasi Batalyon Teritorial Pembangunan.
Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman, pada Oktober 2025 menyebut 50 hektare lahan telah siap dan 50 hektare lainnya masih dalam proses.
Penolakan pembangunan batalyon menjadi satu dari sepuluh tuntutan demonstran kepada DPRK.
Selain itu, massa mendesak DPRK segera menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Aceh Singkil guna meminta penjelasan atas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.
Massa juga meminta DPRK menolak rencana pengadaan mobil dinas bupati senilai Rp2,6 miliar serta merekomendasikan aparat penegak hukum menyelidiki penggunaan bantuan presiden senilai Rp4 miliar.
Mereka turut mendesak pembentukan panitia khusus untuk mengusut persoalan Sekolah Rakyat, keterlambatan pengesahan APBK, serta kebijakan strategis daerah yang dinilai merugikan masyarakat.
Tuntutan lain mencakup desakan penyelesaian persoalan program plasma, transparansi dana CSR, dugaan pelanggaran sempadan sungai, serta berbagai persoalan perizinan dan hak guna usaha sejumlah perusahaan di Aceh Singkil.
Demonstran juga meminta penyelesaian masalah tanah enklave eks PT Nafasindo seluas 673 hektare.
Aksi mendapat tanggapan dari Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, wakil ketua I dan II serta sejumlah anggota dewan lainnya.
“Tuntutan yang disampaikan demonstran menjadi tanggung jawab DPRK agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan,” ujar Amaliun.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan puluhan aparat keamanan dari TNI, Polri dan Satpol PP dan WH.
