ACEH SINGKIL – Fenomena demonstrasi di Gedung DPR mendapat perhatian dari kalangan akademisi di Aceh Singkil.
Dr. Andika Novriadi Cibro, M.A, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdurrauf (STAISAR), menilai aksi massa tersebut bukan sekadar gejolak politik di pusat, melainkan cermin dari dinamika demokrasi yang seharusnya dibaca secara kritis oleh daerah.
“Setiap jabatan publik akan diuji oleh rakyat. Semua perkataan dan tindakan pejabat akan menjadi sorotan. Itu konsekuensi dari sistem demokrasi,” kata Andika kepada wartawan, Selasa, 2 September 2025.
Ia menegaskan, demonstrasi harus dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang wajar dalam negara demokratis.
Namun, Andika mengingatkan bahwa aksi protes baru memiliki nilai konstruktif bila dilakukan dengan tertib dan menjunjung prinsip kedamaian.
“Semoga pemerintahan tetap stabil dan mampu merangkul aspirasi rakyat dengan cara yang santun dan berkeadaban,” ujarnya.
Bagi Aceh Singkil, kata Andika, peristiwa nasional seperti demonstrasi di DPR seharusnya menjadi ruang refleksi.
Ia meminta masyarakat tidak hanya menyoroti potensi kericuhan, tetapi juga menangkap pesan moral tentang pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Andika menilai, kunci ada pada pemerintah daerah. “Eksekutif maupun legislatif di Aceh Singkil harus fokus menjalankan mandatnya. Keputusan politik jangan sampai keluar dari prioritas kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kehati-hatian dalam menentukan arah kebijakan adalah hal mendasar agar kepercayaan publik tidak luntur.
Andika menutup pandangannya dengan ajakan untuk bersikap lebih arif terhadap isu politik.
“Kita jangan mudah terseret arus provokasi. Yang terpenting adalah bagaimana pengalaman nasional dapat dijadikan pelajaran untuk memperbaiki tata kelola daerah,” katanya.
