Dinamika politik di Kabupaten Aceh Singkil kembali memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar dari sekadar polemik yang beredar di ruang publik: siapa sebenarnya yang peduli dengan Safriadi Oyon?
Nama Oyon memang sering menjadi pusat diskursus. Namun perdebatan yang muncul kerap berhenti pada drama politik, bukan pada gagasan atau arah kebijakan pembangunan daerah.
Isu-isu strategis—seperti nasib petani, nelayan, buruh, serta masa depan pemuda—sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk pertarungan kepentingan di sekitar lingkar kekuasaan.
Sebagai organisasi pergerakan mahasiswa, Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Aceh Singkil memandang bahwa politik tidak boleh direduksi menjadi sekadar adu pengaruh antar-elit.
Ketika konflik politik hanya berkutat pada tarik-menarik kepentingan elite dan para pembisik kekuasaan, rakyat cenderung hanya menjadi penonton.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa konflik di sekitar kekuasaan kerap bukan soal prinsip, melainkan soal akses dan distribusi pengaruh.
Sejak masa transisi pasca-Soeharto hingga era pemerintahan Joko Widodo, publik berkali-kali menyaksikan bagaimana tarik-menarik kepentingan di lingkar kekuasaan sering lebih dominan dibanding aspirasi akar rumput.
Pertanyaannya, apakah pola yang sama juga sedang terjadi di Aceh Singkil?
Jika dinamika yang terjadi hari ini sekadar pertarungan elit, maka rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa selain instabilitas politik.
Namun jika situasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan, maka prosesnya harus berlangsung secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik yang luas.
Demokrasi tidak berhenti pada pemilu lima tahunan. Demokrasi adalah proses terus-menerus yang menuntut keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan.
Bagi LMND, yang terpenting bukan siapa yang paling dekat dengan bupati atau siapa yang paling keras berbicara di belakang layar.
Yang lebih penting adalah siapa yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
Politik daerah seharusnya kembali pada mandat konstitusi: melindungi segenap rakyat dan memajukan kesejahteraan umum.
Karena itu, kami menyerukan agar praktik politik bisik-bisik yang tidak transparan dihentikan. Jika ada kritik terhadap kepemimpinan Bupati Oyon, sampaikan secara terbuka dan berbasis data.
Jika ada evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, lakukan secara objektif dan partisipatif.
Rakyat tidak boleh dijadikan alat legitimasi dalam konflik yang sejatinya hanya soal perebutan pengaruh.
Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang peduli dengan Bupati Oyon?” sebenarnya harus diarahkan pada pertanyaan yang lebih penting: siapa yang benar-benar peduli dengan rakyat Aceh Singkil.
Jika para elit sibuk bertarung, sementara petani kesulitan pupuk, nelayan terbatas akses pasar, dan pemuda kekurangan lapangan kerja, maka demokrasi lokal sedang berjalan menjauh dari tujuan utamanya.
Politik bukan tentang siapa yang membisikkan apa di telinga penguasa.
Politik adalah tentang keberanian berpihak.
Dan keberpihakan itu harus jelas—untuk rakyat.
Surya Padli, Ketua EK Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Aceh Singkil
