ACEH SINGKIL – Puluhan masyarakat Kecamatan Kuta Baharu, Singkohor dan Gunung Meriah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Kantor Bupati Aceh Singkil.

Sebanyak 74 Personel Polres Aceh Singkil diturunkan dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap realisasi lahan plasma sebesar 20 persen sesuai dengan Undang-Undang di Hak Guna Usaha (HGU) PT Nafasindo dimana ini dinilai merugikan masyarakat setempat.

Kabag Ops Polres Aceh Singkil, AKP Didik Suratno sebagai Koordinator Pengamanan, mengatakan bahwa pihaknya menurunkan sejumlah personel guna memastikan situasi tetap kondusif.

“Kami hadir untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi agar tetap berlangsung secara damai dan tertib,” ujar Didik Suratno.

Dalam orasinya, massa menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah meninjau kembali izin HGU PT Nafasindo yang mereka anggap merugikan hak masyarakat atas tanah di wilayah Kuta Baharu, Singkohor dan Gunung Meriah.

Para pengunjuk rasa juga meminta DPRK Aceh Singkil segera menindaklanjuti atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Setelah dari Kantor DPRK Aceh Singkil para pengunjuk rasa bertolak ke kantor Bupati dimana mereka juga menuntut hal yang sama.

Sementara itu perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Sekda Aceh Singkil untuk melakukan dialog untuk mencari Solusi.

Setelah menyampaikan aspirasi mereka, para pengunjung rasa membubarkan diri dengan aman, damai dan tertib.

Kabag Ops Polres Aceh Singkil mengapresiasi kegiatan unjuk rasa ini karena telah berlangsung aman dan damai.