Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.
“Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwet,” ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Kamis, 14 Oktober 2021.
Jokowi mencontohkan, perizinan untuk pembangkit listrik membutuhkan 259 naskah perizinan. “Meskipun namanya beda-beda, tetapi maksudnya sama saja dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada itu,” tuturnya.
Belum lagi, lanjut dia, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan izin itu bisa bertahun-tahun. “Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan bahwa ruwetnya perizinan akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. “Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” tuturnya.
Jokowi menginginkan BUMN dapat bersaing di kancah internasional. “Harus bisa beradaptasi, ajak kolaborasi perusahaan-perusahaan global itu. Pasti mau. Kita udah dinilai dengan prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok, siapa yang enggak mau? Mau semua,” tuturnya.
